Rakyat yang Demonstrasi, Rakyat yang Menyimpulkan Rapat

Senin, 04 Mei 2026, halaman kantor DPRD Kabupaten Bantaeng agak lain dari biasanya. Tidak terlalu ramai memang, tapi cukup untuk membuat beberapa pegawai memilih berjalan cepat sambil pura-pura sibuk melihat layar ponsel. Di bawah matahari yang rasanya seperti setoran langsung dari neraka kecil cabang pesisir selatan, kawan-kawan Aliansi Bantaeng Menggugat berdiri membawa tuntutan dalam aksi memperingati May Day dan Hari Pendidikan Nasional.

Enam jam mereka berdiri.

Enam jam itu lama. Cukup lama untuk membuat es teh berubah jadi air kenangan. Cukup lama untuk mendengar lagu dangdut dari warung depan kantor DPRD diputar berulang-ulang sampai liriknya terasa seperti manifesto politik.

Yang datang bukan cuma mahasiswa yang baru belajar teriak “hidup rakyat!” sambil sesekali mengecek kamera depan. Di dalam aliansi itu ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Bantaeng Bergerak, Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng, dan BEM Universitas Prof. Arifin Sallatang Bantaeng.

Campuran yang kalau disatukan sebenarnya cukup membuat pemerintah susah tidur. Atau minimal susah membuat caption “Bantaeng Baik-Baik Saja.”

Tapi dari sekian banyak anggota dewan, yang muncul cuma dua orang.

Dua.

Jumlah yang bahkan belum cukup untuk main domino sambil serius membicarakan nasib rakyat.

Mungkin anggota dewan sedang sibuk. Bisa jadi ada agenda penting. Sebab di negeri ini, yang paling sulit memang menemui wakil rakyat saat rakyat sedang benar-benar ingin diwakili.

Karena itu Rabu, 06 Mei 2026, ketika agenda RDP akhirnya digelar, suasananya terasa seperti orang yang dipanggil masuk setelah terlalu lama menunggu di depan loket. Bedanya, ini bukan urusan fotokopi KTP. Ini urusan sekolah bocor, buruh di-PHK, guru yang gajinya tertahan, dan desa yang tiap kemarau mulai melihat langit seperti menunggu mukjizat.

Soal pendidikan misalnya.

Di beberapa sekolah, cat tembok lebih rajin diperbarui daripada isi perpustakaan. Ada sekolah yang papan namanya besar sekali, tapi WC-nya membuat siswa lebih memilih menahan sampai pulang. Kadang saya curiga, di beberapa tempat, yang paling sejahtera dari dunia pendidikan hanyalah spanduk “Selamat Hari Pendidikan Nasional.”

Padahal anak-anak tetap belajar dengan kursi goyang, plafon berlubang, dan guru yang jumlahnya lebih sedikit daripada peserta lomba karaoke tujuh belasan.

Aliansi meminta audit ketimpangan pendidikan. Permintaan yang terdengar sederhana, tapi di birokrasi kita, kata “audit” kadang lebih menakutkan daripada demonstrasi. Sebab audit bisa membuat orang harus menjelaskan kenapa sekolah di kota punya laboratorium komputer sementara sekolah lain bahkan kesulitan mendapatkan kipas angin yang tidak berbunyi seperti traktor rusak.

Lalu soal beasiswa.

Di Indonesia, menjadi miskin kadang harus dibuktikan dengan lebih banyak berkas daripada melamar kerja. Ada mahasiswa yang nilainya bagus, aktif organisasi, tidur kurang, makan seadanya, tapi tetap gagal lanjut kuliah karena biaya. Sementara bantuan pendidikan sering bergerak dengan cara misterius, seperti rezeki tetangga yang tiba-tiba bisa beli motor baru setelah musim pemilu.

Karena itu pertanyaan tentang transparansi penerima beasiswa terdengar masuk akal. Sebab publik sudah terlalu sering melihat bantuan sosial berjalan lebih cepat ke orang yang “punya kenalan.”

Belum lagi perkara gaji P3K paruh waktu.

Ini lucu sekaligus menyedihkan. Negara meminta orang bekerja disiplin, datang pagi, mengisi absen, membuat laporan, tapi urusan gaji sering diperlakukan seperti janji mantan: “sementara diproses.”

Padahal beras tidak bisa dibeli pakai kalimat “harap bersabar.”

Di kampung-kampung yang mulai kering saat kemarau datang, masalahnya lebih sederhana lagi: air.

Kita hidup di negeri tropis yang tiap musim hujan kebanjiran pidato tentang ketahanan pangan. Tapi ketika kemarau datang, beberapa desa tetap sibuk mencari air seperti sedang mengikuti acara survival di televisi.

Maka tuntutan soal sumur bor, irigasi, dan mitigasi kekeringan sebenarnya bukan sesuatu yang revolusioner. Itu kebutuhan dasar. Sebab rakyat tidak bisa mandi dengan baliho pembangunan.

Dan tentu saja, ada cerita lama yang belum selesai: buruh di Kawasan Industri Bantaeng.

Tempat yang dulu dijual sebagai simbol kemajuan itu kini sering terdengar lebih akrab dengan kabar PHK daripada kabar kesejahteraan. Buruh dipanggil “aset perusahaan” saat dibutuhkan, lalu berubah jadi angka statistik ketika mulai menuntut hak.

Pemerintah biasanya datang membawa kata “pembinaan.”

Kata yang terdengar teduh, meski sering tidak membantu membayar cicilan motor.

Yang menarik dari gerakan seperti ini sebenarnya bukan jumlah massanya. Tapi keberanian mereka bertanya secara rinci. Kapan audit selesai? Berapa anggarannya? Siapa yang bertanggung jawab? Kapan gaji dibayar? Desa mana yang diprioritaskan?

Pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu sering membuat ruang rapat mendadak lebih panas daripada cuaca Bantaeng siang hari.

Sebab kekuasaan terbiasa menghadapi teriakan. Tapi tidak terlalu nyaman menghadapi rakyat yang mulai rajin membaca dokumen anggaran.

Hal paling lucu dalam RDP itu justru terjadi di bagian akhir. Bagian yang biasanya paling gampang: menyimpulkan rapat.

Setelah berjam-jam bicara soal sekolah rusak, buruh, beasiswa, kekeringan, dan gaji P3K yang nasibnya lebih misterius daripada status hubungan anak muda sekarang, ruang rapat mendadak seperti kehilangan nahkoda. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng terlihat kesulitan menyimpulkan hasil pertemuan.

Dan di situlah letak komedinya.

Massa aksi datang membawa tuntutan, data, catatan, bahkan pertanyaan-pertanyaan rinci. Sementara orang yang digaji untuk memimpin rapat malah seperti mahasiswa yang lupa bagian penutup presentasi.

Akhirnya massa aksi juga yang membantu menyimpulkan.

Bayangkan itu.

Rakyat datang demonstrasi, rakyat menjelaskan masalah, rakyat menawarkan solusi, rakyat pula yang menyimpulkan rapat. Tinggal sekalian saja rakyat duduk di kursi pimpinan DPRD, lalu anggota dewannya berdiri di luar sambil membawa poster.

Kadang saya berpikir, mungkin di negeri ini yang paling melelahkan bukan memperjuangkan hak. Tapi membantu pemerintah memahami pekerjaannya sendiri.

Di ruang rapat itu, beberapa orang tampak sibuk mencatat. Entah benar mencatat hasil rapat atau cuma menggambar pola-pola abstrak karena bingung harus menjawab apa. Yang jelas, suasananya sesekali mirip kerja kelompok sekolah: ada yang kerja serius, ada yang lebih banyak mengangguk supaya terlihat aktif.

Padahal rakyat tidak datang meminta keajaiban. Tidak ada yang meminta gedung pencakar langit, bandara internasional, atau kereta bawah tanah sampai ke kampung. Mereka cuma ingin pemerintah bisa melakukan hal paling dasar: mendengar, mencatat, lalu bekerja.

Tapi rupanya, bahkan menyimpulkan rapat saja masih perlu dibantu massa aksi.

Dan mungkin itu penjelasan paling sederhana tentang kondisi birokrasi kita hari ini: rakyat terlalu sering dipaksa menjadi guru bagi pejabatnya sendiri.