Menghapus Imperialis, Menjaga Indonesia

Kematian pemimpin besar Republik Islan Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Sabtu 28 Februari 2026, selain duka mendalam bagi rakyat Iran dan sebagian umat Islam. Juga, momentum perlawanan opensif rakyat Iran bersama pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC).

Gagalnya perundingan genjatan senjata yang dimediatori otoritas Oman, akhirnya, menjadi pemicu perang di kawasan teluk. Prediksi akan pecah perang sudah diduga jauh hari sebelumnya. Amerika dengan kekuatan militer terkuat di dunia, mengerahkan seluruh armanda perangnya di laut teluk.

Militer Iran yang didukung penuh rakyatnya pun sudah siap angkat senjata. Setelah perang benar-benar terjadi, sebelumya itu, Iran lebih dulu mengingatkan, jika Israel dan Amerika (IsAm) nekat menyerang Iran, maka, IRGC akan membalas sekeras-kerasnya tanpa ampun.

Perang pun pecah. Kematian Ayatollah Ali Khamenei harus dibayar mahal oleh IsAm. Sehari pasca kematian Ali Khamanei, IRGC membuktikan seluruh pernyataannya, serangan berjilid-jilid dilakukan Iran di kawasan teluk dan pusat kota Tel aviv, Israel.

Berita media sosial mengabarkan, pangkalan militer Amerika yang berada di kawasan teluk tak luput dari serangan rudal-rudal Iran. Tak puas dengan itu, hingga saat ini IRGC masih menargetkan pusat pemerintahan, pos-pos militer Israel, juga kilang-kilang minyak milik IsAm.

Kematian Ayatollah Ali Khamenei menjadi puncak perlawan IRGC. Para ulama di beberapa negara Islam, mengeluarkan fatwa, menyatakan, kemenangan Iran sama halnya  kemenangan Islam. Peristiwa terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei, dengan sendirinya pihak IsAm yang memulai perang terbuka. Biarkan dunia tahu, bahwa, bukan Iranlah yang memulai perang. Biarkan pula dunia tahu, membunuh pemimpin negara yang berdaulat, adalah sebuah pelanggaran hukum internasional.

Tidak ada satu pun alasan IsAm  dibenarkan menyerang Iran. Seluruh tuduhan yang dialamatkan ke Iran, terbukti tidak benar. Mulai dari sangkaan penggayaan nuklir, hingga, ancaman keamanan di timur tengah. Semua itu tidak terbukti. Sebaliknya, keberadaan pangkalan militer Amerika di wilayah teluk, negara-negara teluk semakin terancam dengan serangan rudal-rudal Iran.

Iran sadar sedang melawan kekuatan militer terbesar di dunia. Amerika dan proxynya memiliki segala sumber daya. Sedangkan, Iran mengandalkan kekuatan perang asimetris. Konon, IRGC memiliki 250 ribul rudal yang diproduksi secara mandiri. Dengan kekuatan itu, IRGC mampu mengempur musuh, hingga dua tahun lamanya.

Dampak perang Iran dan IsAm akan menentukan masa depan peta kekuatan dunia. Dominasi IsAm makin super kuat, jika perangdi menangkan oleh mereka. Sebaliknya. Jika IsAM menyerah, maka, penjajahan akan  lenyap di muka bumi.

Perang yang sedang berlangsung saat ini, menegasi IsAM yang ingin menguasai seluruh wilayah di muka bumi. Sedangkan, Iran sejak lama sudah mengkampanyekan menghapus Imperalisme di peta dunia.

Iran dengan kekuatan ideologi dan dukungan rakyatnya, sejak lama mempersiapkan perang melawan imperealis IsAm. Keteguhan Iran bertahan kurang lebih 40 tahun akibat embargo, menjadikan Iran menjelma bangsa yang kuat dan mandiri. Pengembangan ilmu dan teknologi menjadi cikal bakal bangsa Iran mampu menandingi dominasi kaum penjajah.

Negasi perang Iran dan IsAm dengan sendirinya telah menyeret negara lain ikut mengalami dampaknya. Selain negara-negara teluk yang berdampak langsung terhadap perang tersebut, juga seluruh dunia pun ikut terseret. Tidak terkecuali Indonesia, negara muslim terbesar, berpenghuni kurang lebih 280 juta penduduk, secara tidak langsung merasakan akibat perang tersebut.

Ketergantungan terhadap minyak bumi seperti negara Indonesia, secara tidak langsung pemerintah Indonesia, di bawah pemerintahan Prabowo, terlibat aktif dalam politik luar negeri. Dalam setiap keterangannya, pemerintah Prabowo tetap teguh dengan politik bebas aktif di tengah konflik global. Namun, kebijakannya lebih fokus terhadap diplomasi ekonomi.

Bergabungnya Indonesia dengan Board of Peace (BoP) atau dewan perdamaian Gaza bentukan Amerika, dianggap jauh dari prinsip politik bebas aktif. Pada forum Internasional, Indonesia seolah dipaksakan menyetujui konsesi dagang dengan Amerika. Ini menandakan, pemerintah Indonesia tidak memiliki nilai tawar sama sekali, atau telah terjebak dalam pusaran kaum imperarialis.

Tak ayal, kritik tajam dialamatkan ke pemerintahan Prabowo. Presiden dianggap salah langkah menentukan posisi Indonesia di kancah politik luar negeri. Padahal, sejarah mengukir, Indonesia pernah memprakarsai pertemuan bersejarah Konferensi Asia Afrika (KAA), tanggal 18 -24 April 1955 di Bandung.

Di pertemuan KAA itu, peran Indonesia sangat strategis, selaku pelopor gerakan non blok. Salah satu kebijakannya,mendesak negara di dunia mengakui kemerdekaan bangsa di asia dan Afrika pasca perang dunia dua.

Indonesia menjadi sorotan di mata dunia saat itu. Atas kontribusi Indonesia itu, negara-negara bekas jajahan di kawasan Asia dan Afrika, akhirnya mendapat pengakuan oleh negara- negara lain, dan  menghirup angin kemerdekaan. Artinya kala itu, Pemerintah Indonesia kunci penyelamat negara-negara bekas jajajahan kaum imperialis.

Pertayaan selanjutnya, seperti apa posisi Indonesia pada konflik global yang sedang berlangsung saat ini ? kelihatannya, Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Prabowo saat ini, justru sebaliknya, Indonesia terjebak arus dominasi elite global yang dimotori oleh Amerika dan Israel.

Dampak bergabunya Indonesia dengan BoP dinilai sangat tidak menguntungkan Indonesia. Jika dilihat dari konsensi dagang, nilai dagang sumber daya alam kita akan diekspoitasi besar-besaran oleh Amerika, begitu juga, sumber finansial dalam negeri sangat tergantung oleh nilai tukar mata uang asing.

Di lain sisi, apabila perang berlansung lama, akan menimbulkan ketidaksabilan pemenuhan minyak bumi dalam negeri. Yang paling mengkhawatirkan, apabila dampak perang menimbulkan kelangkaan minyak bumi. Jika itu terjadi, maka, tanpa ikut perang, Indonesisa akan mengalami krisis multi dimensional.

Keikutsertaan Indonesia dengan BoP dianggap lebih menyokong eksistensi kolonialisme. Bukankah itu sudah melenceng dari amanah bangsa, yakni  menghapus penjajahan di atas dunia, sebagaimana bunyi alinea pertama pembukaan UUD 1945.

Keikutsertaan Indonesia dengan BoP tidak lantas menghentikan perang di wilayah teluk. Apalagi posisi Indonesia dalam keanggotan BoP, tidak memungkinkan, atau kalau tidak mau dikatakan, tidak miliki peran mediator, lebih-lebih pelopor perdamaian. Pasalnya, seluruh anggota BoP di bawah kendali Amerika.  

Menghentikan atau menunda pembicaraan denga BoP, adalah pilihan paling realistis saat ini. Perang yang eskalasinya makin hari makin meningkat ini, tentu, akan memicu persepsi ketidakamanan negara-negara yang masih tergantung oleh kebutuhan minyak dunia.

Iran adalah bangsa yang tak mudah dikalahkan. Sejak berdirinya Republik Islam Iran, para pemimpin terdahulunya sudah mempersiapkan agenda penghapus kaum imperialis (setan besar) Amerika dan Israel. Pada perang ini pula, Iran sewaktu-waktu dengan mudanya menyetop lalu lintas minyak bumi di selat Hormuz. Satu-satunya lintasan perdangangan minyak bumi dunia milik otoritas Iran.

Dari seluruh pilihan di atas. Perlawanan bangsa Iran terhadap Amerika dan Israel, sesungguhnya, selaras dengan cita-cita dan amanah  bangsa Indonesia, yakni, menghapus imperialisme di atas dunia.

350 tahun Indonesia di jajah oleh koloniasme, adalah sejarah kelam yang tak ingin di ulang lagi di abad modern. Keberpihakan Indonesia di tengah situasi global saat ini, akan menentukan nasib bangsa ke depannya. Apakah kita ingin merdeka dari penjajah modern, atau tetap tunduk pada tangan-tangan Imperealis.

Terakhir, konsistensi Iran mengajari satu hal, bahwa, tanpa bergantung pada Amerika pun, keamanan dan pertahanan bisa dibangun secara mandiri, bisa memiliki kekuatan militer yang disegani dan bisa melawan. Tapi sayangnya, negara muslim lainya, bukannya mengambil pelajaran, tapi tetap pada jalannya, mengabdi pada Amerika dan rezim Zionis.