Penjahat Perang

Tahun 2026 umurnya baru saja tiga hari. Ini bukan tentang hingar-bingar perayaan tahun baru, melainkan gejolak politik internasional yang menggemparkan jagat dunia. Amerika Serikat (AS), negara adikuasa, tanpa tedeng aling-aling membombardir Karakas, ibu kota Venezuela. Beberapa saat kemudian, kabarnya, Nicolás Maduro—sang presiden—diseret paksa oleh pasukan elite AS.

Tak ada perlawanan atas peristiwa pada hari itu, Sabtu, 3 Januari 2026. Pasukan AS dengan mudah menggiring sang presiden dari istananya ke tempat pengasingan. Padahal, presiden merupakan simbol kedaulatan negara. Anehnya, tak ada perlawanan sedikit pun dalam penangkapan seorang presiden, bahkan bersama istrinya.

Atas kejadian itu, publik seakan bertanya: segampang itukah AS memperlakukan negara-negara yang berseberangan dengannya? Watak kolonial AS tanpa ragu ditunjukkan kepada dunia. Secara tidak langsung, AS mengirimkan pesan kepada negara lain bahwa mereka akan bernasib sama jika mencoba berseberangan dengan kehendaknya.

Setelah kejadian tersebut, beberapa negara di kawasan Asia dan Eropa menyesuaikan arah politik luar negerinya. Entah apakah tindakan itu merupakan bentuk antisipasi atau upaya kembali bernegosiasi dengan AS.

Hingga kini, strategi AS dalam menjajah negara lain kerap mengalibikan dua isu: terorisme dan narkoba. Dengan tuduhan tersebut, AS leluasa mengempur negara lain. Sebagaimana pernah terjadi di Irak, Saddam Hussein dituduh sebagai dalang teroris, sehingga menjadi alasan bagi AS menyerang Irak dengan dalih keamanan dunia.

Apa yang terjadi di Irak hampir serupa dengan yang dialami Nicolás Maduro. Sang presiden dituduh sebagai gembong pemasok narkoba. Menurut Dina Sulaeman, pengamat Timur Tengah, saat diwawancarai televisi swasta, terhitung sejak 1945 terdapat kurang lebih 70 negara yang menjadi korban penjajahan AS melalui operasi penggulingan rezim. Isu yang digunakan tetap sama: terorisme dan narkoba.

Di balik dua isu tersebut, publik dunia mengetahui persis—sebagai rahasia umum—bahwa motif penyerangan AS tak lain adalah penguasaan sumber daya alam. Irak dikenal sebagai salah satu sumber minyak di Timur Tengah, demikian pula Venezuela dan negara-negara lain. Prinsipnya, negara yang memiliki sumber daya alam dan enggan bekerja sama akan menjadi sasaran AS.

Penggulingan rezim yang dilakukan AS merupakan ancaman bagi dunia. Modusnya dengan menciptakan krisis ekonomi dan ketergantungan. Dengan sendirinya, negara sasaran mengalami pelemahan ekonomi yang pada puncaknya berdampak pada krisis politik.

Jika kondisi negara sasaran mencapai kulminasi krisis, saat itulah AS melakukan operasi penculikan atas nama keamanan dunia. Fakta tersebut dialami Presiden Venezuela tempo hari. Bukankah ini sebuah pelanggaran jika ditinjau dari hukum kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa kepala negara memperoleh hak perlindungan untuk menjalankan fungsi tanpa gangguan negara lain?

Ditambah lagi, Pasal 2 Piagam PBB semakin menegaskan asas-asas fundamental organisasi, termasuk persamaan kedaulatan semua anggota. Pasal ini merupakan fondasi hukum internasional yang memastikan kesetaraan antarnegara serta melarang agresi.

Kenyataannya, hukum internasional pun dilanggar jika dianggap tidak menguntungkan AS. Pengaruh negara lain, termasuk komunitas internasional, tak mampu berbuat banyak. Negara-negara Global South harus tunduk pada kepentingan AS: sumber daya alam mereka dikuasai, sementara ekonomi nasionalnya berkiblat ke AS.

Begitu pula negara-negara Uni Eropa (UE) yang tidak memiliki pengaruh signifikan. Sekuat apa pun tekanan yang diberikan, kerap tak berarti apa-apa. Skenario perdagangan dengan mengganti alat transaksi non-dolar bisa menjadi ancaman bagi ekonomi AS. Bisa jadi, hal itu pula yang memicu tekanan AS terhadap negara-negara UE, selain ambisi penguasaan sumber daya alam.

Peristiwa penangkapan Maduro bukanlah akhir. Kini, negara-negara lain tak lepas dari bidikan AS berikutnya. Negara adikuasa itu seolah berada pada titik didih. Konon, Greenland (Denmark), Kolombia, Kuba, Meksiko, dan Iran menjadi sasaran selanjutnya.

Tak mau kalah gertak, negara-negara yang menjadi bidikan AS balik mengancam. Jika AS menyerang, mereka siap mati-matian membela kedaulatan negaranya. Tuduhan yang ditujukan kepada negara lain dinilai sebagai manipulasi; di baliknya, mekanisme kapitalisasi ekstraktif diam-diam diberlakukan.

Menariknya, negara-negara yang masuk dalam bidikan AS notabene terafiliasi dengan Tiongkok dan Rusia—dua negara yang selama ini dipandang sebagai ancaman oleh AS. Perang geopolitik antara AS, Rusia, dan Tiongkok terus berlangsung dalam perebutan pengaruh wilayah. Dengan kekuatan ekonomi dan militernya, AS menekan negara-negara Global South maupun anggota NATO.

Pasca berhasil menyergap Presiden Nicolás Maduro, AS kian ambisius mencaplok kekayaan alam negara lain. Persaingan ini didorong oleh pengaruh Rusia dan Tiongkok. Minyak bumi dan logam menjadi faktor utama perebutan tersebut. Dalam waktu dekat, santer diberitakan bahwa wilayah Greenland (Denmark) masuk dalam bidikan AS.

Diketahui bahwa tanah Greenland memiliki cadangan logam tanah jarang. Bahan baku ini sangat dibutuhkan negara-negara besar. Perkembangan teknologi hingga kemajuan alat utama sistem persenjataan sangat bergantung pada sumber daya tersebut. Dengan segala daya dan upaya, AS mengerahkan kekuatannya untuk menguasai sumber daya di berbagai penjuru dunia demi memperkuat dominasinya.

Penguasaan ekstraktif menjadi motif utama negara-negara kolonial, sementara penggulingan rezim hanyalah bentuk penyingkiran terhadap pemerintahan yang tidak pro-AS. Boleh dikata, kedamaian sebuah negara sangat bergantung pada kendali AS.

Di balik dominasi AS, tidak semua negara tunduk. Setelah berhasil menundukkan Venezuela tanpa perlawanan berarti, Iran menjadi negara yang paling getol ingin ditaklukkan AS. Sejak Revolusi Iran (1969), AS tidak lagi menancapkan pengaruhnya di negara tersebut. Sebaliknya, AS justru dituding sebagai biang pengacau keamanan dunia.

Ketegangan Iran dan AS kembali memuncak. Meski berada di bawah tekanan ekonomi, Iran memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap rezim tiran. Sanksi internasional yang dialamatkan kepada Iran justru membuat negara itu kian kuat. Sekalipun perang terjadi, Iran mengaku telah siap.

Yahya Rahim Safavi, penasihat Pemimpin Iran (Ali Khamenei), mengatakan, “Kami memiliki senjata yang belum pernah dilihat. Bahkan, seluruh dunia tidak memiliki senjata ini. Perang ini akan menjadi perang terakhir.”