Bangsawan dalam Bangsa: Bahasa sebagai Arsip Feodalisme dan Modernitas Politik

Perkenankan saya menyatakan bahwa ada kesetujuan pada subtansi tulisan M. Yunasri Ridhoh dalam “Bangsa dan Bangsawan”, di Paraminda.com, 28 Desember 2025. Namun, jika yang dipersoalkan adalah keserupaan bunyi belaka, rasanya justru amat problematik. Saya sudah menduga bahwa pembahasan ini bakal berat sebab definisinya sangat dinamis.

Saya menganggap bahwa terlalu sederhana jika hubungan bangsa dan bangsawan hanya dilihat sebagai kesamaan dalam gejala fonetik belaka. Perkenankan saya lebih dahulu menerangkan latar sebagai konteks kritik saya terhadap gejala bangsawan baru ini.

Saya pernah mendatangi beberapa ahli bahasa jauh sebelum menulis artikel tersebut di Paraminda.com. Ketika itu, kira-kira 5 tahun lalu, saya mencium gejala feodalisme di dunia akademik. Gelar akademik menjadikan pemiliknya sebagai penyandang kelas bangsawan baru.

Tak pelak, banyak tokoh yang kemudian gemar disapa dengan gelarnya. Tak terkecuali gelar dalam jabatan fungsional dosen yang gelar tertingginya adalah profesor. Tak sedikit di antara tokoh tersebut kemudian menggunakan otoritas tertentu untuk memperoleh gelar itu, meski sejatinya tak mengajar sebagai dosen atau bukan seorang peneliti yang tercatat resmi di lembaga penelitian. Itu karena kelas profesor sudah jatuh menjadi sebuah kelas sosial layaknya panggilan bangsawan.

Mari Kembali kepada bangsawan dan bangsa! Saya katakan kepada para ahli bahasa itu bahwa ini bukan gejala fonetik belaka melainkan gramatikal. Ia bukanlah sekadar kesamaan bunyi dalam hubungan keduanya melainkan suatu struktur pembentukan kata dan makna yang tersusun atas kata dasar dan imbuhannya.

Perlu diingat bahwa Bahasa Indonesia dan rumpun Melayu secara keseluruhan merupakan jenis bahasa aglutinatif. Kata-kata dan maknanya dapat terbentuk dan berkembang melalui imbuhan pada suatu kata dasar. Bangsa adalah kata dasar sedangkan wan adalah imbuhan. Bangsa kemudian berbeda jauh dari bangsawan.

Perkenankan saya berbeda dengan Otto Bauer yang dikutip Yunasri Ridho bahwa bangsa bukan soal darah dan silsilah. Percakapan yang masih hidup hingga saat ini, bangsa kerap masih disetarakan dengan marga. “Apa marganya?” kadang diganti dengan “Bangsa apa atau apa bangsanya?” dalam percakapan orang Cina, Arab, bahkan Batak, Minahasa, Ambon, Papua, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa darah dan silsilah tidak dapat dihapus sama sekali dari aspek bangsa, meski tentu saja ada ruang buat pengertian selainnya.

Ringkasnya, tradisi Melayu dan bahasa serumpunnya menurut saya menempatkan kata bangsawan sebagai pilihan atas gelar kemuliaan dan kedudukan sosial lantaran didempetkan dengan bangsanya. Itu sebabnya, bangsawan Bugis bukan hanya orang terhormat dari Bugis melainkan dipandang sebagai semacam personifikasi bangsanya dengan seluruh keluhuran dan kehormatan Bugis yang hadir secara historis yang membentuk kekolektifan Bugis. Begitu juga lainnya.

***

Bahasa sering kita anggap sebagai alat komunikasi yang netral dan fungsional. Namun, dalam kajian linguistik historis dan sosiologi bahasa, bahasa justru dipahami sebagai arsip kebudayaan—tempat sejarah sosial, struktur kekuasaan, dan imajinasi politik suatu masyarakat mengendap dan diwariskan lintas generasi. Hubungan antara kata bangsa, bangsawan, negara, dan negarawan dalam bahasa Indonesia memperlihatkan dengan jelas cara bahasa menyimpan jejak peralihan dari logika feodalisme genealogis menuju logika modernitas politik yang berbasis institusi dan kapasitas.

Tulisan ini berangkat dari satu pertanyaan sederhana tetapi mendasar: mengapa bangsa secara alamiah melahirkan bangsawan, tetapi negara tidak melahirkan negawaran? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya bersifat linguistik, melainkan juga kultural dan politis.

Dalam tradisi Melayu klasik, kata bangsa tidak bermakna nation sebagaimana dipahami dalam ilmu politik modern. Bangsa merujuk pada keturunan, asal-usul, dan silsilah. Dalam teks-teks Melayu dan Jawa Kuno, kita menjumpai ungkapan seperti bangsa raja, bangsa hulubalang, atau bangsa orang besar, yang menunjukkan bahwa bangsa adalah penanda hierarki sosial berbasis nasab (Zoetmulder, 1982). Secara etimologis, kata ini berkaitan dengan istilah Sanskerta vaṃśa, yang berarti “garis keturunan” atau “dinasti” (Monier-Williams, 1899). Dengan demikian, bangsa adalah identitas yang diwariskan sejak lahir dan bersifat genealogis.

Dari konsep inilah muncul kata bangsawan. Secara morfologis, bangsawan terbentuk dari bangsa dan sufiks -wan, yang berasal dari Sanskerta -vant/-van, bermakna “yang memiliki” atau “yang tergolong” (Zoetmulder, 1982). Secara semantik, bangsawan berarti orang yang memiliki atau tergolong dalam bangsa tertentu yang dianggap mulia. Dalam perkembangan makna modern, istilah ini mengendap sebagai sebutan bagi kelas aristokrat atau ningrat—kelompok elite yang memperoleh legitimasi sosial bukan melalui prestasi atau fungsi, melainkan melalui darah dan silsilah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023).

Di titik ini, bahasa bekerja sebagai apa yang oleh Pierre Bourdieu disebut sebagai kekuasaan simbolik: ia membuat struktur sosial yang historis dan arbitrer tampak alamiah dan wajar (Bourdieu, 1991). Dengan hanya menyebut seseorang sebagai bangsawan, bahasa sudah melakukan kerja legitimasi sosial tanpa perlu argumentasi moral atau politik. Kemuliaan dilekatkan pada asal-usul, bukan pada tindakan. Itulah sebabnya gelar mereka sudah ada semenjak lahir. Terwariskan dan diwarisi secara otomatis; jauh sebelum perlunya prestasi pada diri mereka.

Konsep ini menjadi semakin menarik ketika dibandingkan dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, padanan bangsa tidak tunggal. Ada nation, people, dan ethnic group, masing-masing dengan muatan makna berbeda. Kata nation memang berasal dari Latin natio, yang secara harfiah berarti “kelahiran” atau “asal-usul” (Benveniste, 1973). Namun, sejak abad ke-18, makna nation mengalami pergeseran radikal menjadi konsep komunitas politik yang dibayangkan, terikat oleh hukum, institusi, dan kesepakatan bersama (Anderson, 2006). Bangsa dalam pengertian ini bersifat politis dan kontraktual, bukan genealogis.

Perbedaan ini menjelaskan mengapa dalam bahasa Inggris tidak terdapat hubungan morfologis maupun semantik antara nation dan nobility. Istilah nobility berasal dari Latin nobilis (“terkenal, terpandang”), sementara aristocracy berasal dari Yunani aristos (“yang terbaik”) dan kratos (“kekuasaan”) (Oxford English Dictionary, 2020). Kedua istilah ini berdiri sebagai kategori sosial tersendiri, tidak diturunkan dari nation atau people. Dengan kata lain, dalam tradisi Inggris, elite sosial tidak dilekatkan secara konseptual pada bangsa, meskipun secara historis mereka memang pernah menguasai negara.

Kembali ke konteks Melayu–Indonesia, perbedaan antara bangsa dan negara semakin menegaskan logika ini. Kata negara berasal dari Sanskerta nagara, yang berarti “kota”, “pusat kekuasaan”, atau “wilayah pemerintahan” (Monier-Williams, 1899). Dalam teks Jawa Kuno dan Melayu, negara menunjuk pada ruang dan struktur kekuasaan, bukan pada manusia atau keturunan. Negara adalah entitas impersonal, administratif, dan institusional.

Itulah juga sebabnya, meskipun secara morfologis memungkinkan, pembentukan kata negawaran tidak pernah mengendap secara semantik dalam bahasa Indonesia. Sufiks -wan produktif untuk membentuk kata yang menunjuk pada kepemilikan (hartawan), sifat (dermawan), atau identitas inheren (bangsawan). Namun, negara tidak dapat dimiliki secara personal, tidak diwariskan secara biologis, dan tidak melekat pada tubuh manusia. Bahasa, dalam hal ini, secara implisit menolak feodalisasi negara.

Sebaliknya, bahasa Indonesia mengenal istilah negarawan. Istilah ini bukan produk Melayu klasik, melainkan adaptasi semantik dari bahasa Inggris statesman. Kata state berasal dari Latin status, yang berarti “keadaan” atau “kedudukan”, sedangkan statesman merujuk pada seseorang yang memiliki kebijaksanaan dan kapasitas dalam mengelola urusan negara (Scruton, 2014). Negarawan adalah kategori etis dan fungsional, bukan genealogis. Ia menunjuk pada kualitas, bukan status lahir.

Di sinilah terlihat dengan jelas pergeseran besar yang disimpan bahasa: dari bangsawan ke negarawan, dari darah ke kapasitas, dari feodalisme ke modernitas politik. Jika bangsawan adalah “siapa seseorang dilahirkan”, maka negarawan adalah “bagaimana seseorang bertindak”. Bahasa merekam transisi ini tanpa perlu deklarasi ideologis.

Dengan demikian, hubungan antara bangsa, bangsawan, negara, dan negarawan bukanlah kebetulan linguistik. Ia adalah cermin dari perubahan cara manusia memahami legitimasi kekuasaan. Bahasa Melayu menyimpan memori feodalisme genealogis, sementara bahasa Inggris—dan bahasa Indonesia modern yang dipengaruhinya—menyimpan logika kontrak sosial dan institusi. Membaca kata-kata ini secara kritis berarti membaca sejarah panjang peralihan dari kekuasaan warisan menuju kepemimpinan berbasis tanggung jawab publik.

Pada akhirnya, bahasa mengajarkan satu hal penting: modernitas politik tidak selalu datang melalui revolusi besar, tetapi sering kali melalui perubahan halus dalam makna kata. Dan di sanalah bahasa bekerja sebagai arsip sunyi dari perubahan peradaban. Wallahu a’lam.