Bangsa dan Bangsawan

Saya terpantik menulis esai ini setelah membaca tulisan Syafinuddin Al-Mandari di Paraminda.com berjudul “Negara dan Bangsa; Berbeda dalam Dekapan Pemiliknya” (28 Desember 2025). Yang sebetulnya juga respon atas esai Sulhan Yusuf, tentang “Petta Tjalleng Daeng Magguliling Karaeng Tallua Dongkonga” (11 Desember 2025).

Tulisan tersebut berusaha mendedahkan perbedaan, antara negara sebagai bangunan administratif kekuasaan dan bangsa sebagai satuan sosio-kultural yang hidup dalam nilai.

Dari sana, saya terdorong menarik garis refleksi lain yang kadangkala luput dibicarakan, yaitu relasi antara bangsa dan bangsawan. Jika negara dan bangsa dapat dipahami dari ruang, nilai dan otoritas yang membangunnya, maka bangsa dan bangsawan pun patut diuji, apakah benar serumpun secara makna, atau justru berseberangan dalam logika sosio-kultural dan sosio-politik yang dikandungnya.

***

Dalam percakapan sehari-hari, kata bangsa dan bangsawan terdengar serumpun, seolah memiliki hubungan makna yang linier dan koresponden. Tapi, keserupaan bunyi itu sangat problematis. Secara konseptual, bangsa dan bangsawan berdiri di atas tumpuan yang tidak sama, bahkan bertolak belakang. Bangsa adalah gagasan tentang kebersamaan sosio-kultural, sedangkan bangsawan adalah penanda pembedaan sosial-politik. Yang satu berangkat dari kesederajatan, yang lain tumbuh dari hierarki.

Pemikiran klasik tentang bangsa menegaskan watak ini. Otto Bauer misalnya dalam Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie (1907), mendefinisikan bangsa sebagai “Gemeinschaft des Charakters,” komunitas karakter yang terbentuk oleh pengalaman sejarah bersama. Bagi Bauer, bangsa bukan soal darah atau silsilah, melainkan proses historis yang membentuk kekolektifan. Definisi ini dengan tegas menempatkan bangsa sebagai konstruksi sosial yang hidup, terbuka, dan terus bergerak, bukan status kaku-beku yang diwariskan.

Ernest Renan bahkan lebih jauh. Dalam esainya yang terkenal “Qu’est-ce qu’une nation?” (1882), Renan menyatakan bahwa bangsa adalah “plebisit harian” (un plébiscite de tous les jours). Bangsa hidup dari kehendak untuk terus hidup bersama, bukan dari ras, bahasa, atau kelas sosial. Dalam kerangka Renan ini, bangsawan tidak memiliki posisi istimewa dalam definisi bangsa, sebab kehendak kolektif tidak mengenal hak istimewa yang diturunkan.

Sebaliknya, bangsawan lahir dari dunia pra-modern yang bertumpu pada stratifikasi. Ia adalah produk sistem feodal yang menempatkan manusia secara bertingkat, ada yang lahir untuk memerintah, dan ada yang ditakdirkan untuk diperintah. Kehormatan bangsawan bersumber dari silsilah, atau pertalian darah, bukan dari pertautan kolektif-kesetaraan. Dalam logika ini, kesetiaan utama bangsawan bukan pada bangsanya, tetapi pada garis keturunan, dinasti, atau pusat kekuasaan.

Benedict Anderson membantu kita memahami mengapa bangsa dan bangsawan sulit disatukan secara makna. Dalam Imagined Communities (1983), Anderson menjelaskan bahwa bangsa adalah komunitas terbayang, ia dibayangkan sebagai persaudaraan yang horizontal, meskipun anggotanya tidak saling mengenal, apalagi pernah bertemu.

Di dalam imajinasi ini, setiap orang diposisikan setara sebagai sesama anggota kebangsaan. Imajinasi ini secara inheren anti-feodal, karena menolak pembagian martabat berdasarkan kelahiran.

Di sinilah kontradiksi mendasarnya. Bangsa, sebagaimana dipahami Bauer, Renan, dan Anderson, adalah proyek penyetaraan. Ia meruntuhkan legitimasi hierarki lama dan menggantinya dengan prinsip keanggotaan politik yang setara. Bangsawan, sebaliknya, justru bertumpu pada feodalisme dan bergantung pada pelestarian hierarki itu. Karenanya, kebangkitan bangsa dalam sejarah modern hampir selalu beriringan dengan delegitimasi bangsawan sebagai kelas istimewa.

Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa kebangsawanan tidak sepenuhnya lenyap. Ia sering bertransformasi dan beradaptasi. Dalam negara-bangsa (nation-state) modern, mentalitas bangsawan dapat hidup dalam bentuk baru, misalnya elit politik yang merasa lebih berhak, elit ekonomi yang kebal kritik, atau elit simbolik yang memonopoli ruang publik.

Di titik itulah bangsa diuji. Jika bangsa dipahami sekadar sebagai simbol atau slogan, maka ia mudah dibajak oleh mentalitas bangsawan. Tetapi jika bangsa dimaknai sebagaimana Renan, sebagai kehendak hidup bersama yang terus diperbarui, maka setiap bentuk privilese yang merusak kesetaraan akan dipertanyakan.

Otto Bauer mengingatkan bahwa bangsa adalah proses historis yang terus dibentuk oleh pengalaman bersama. Artinya, bangsa dapat mengalami kemunduran jika pengalaman bersama itu dikuasai oleh ketimpangan dan eksklusi. Sementara Anderson mengingatkan bahwa imajinasi kebangsaan hanya bertahan jika rasa persaudaraan horizontal tetap dijaga.

Karena itu jika jarak antara elit dan populi terlalu lebar dan timpang, maka bisa dipastikan imajinasi tentang kebangsaan pasti menjadi berantakan.

Itulah kenapa, masa depan bangsa sangat bergantung pada keberanian untuk menanggalkan mentalitas bangsawan. Bukan dengan meniadakan adab atau kehalusan budi, tetapi dengan membebaskannya dari eksklusivitas. Kehormatan tidak lagi diwariskan, melainkan dihasilkan melalui tindakan. Martabat tidak dilekatkan pada gelar, tetapi pada peran.

Karena itu, begini: meski bangsa dan bangsawan itu mungkin serumpun dalam bunyi, tetapi tidak dalam makna, apalagi praktek. Bangsa adalah janji kesetaraan dan proyek kultural yang terus diperjuangkan, sementara bangsawan adalah ingatan tentang hierarki yang ingin dilampaui.

***

Dengan begitu, bangsa dan kebangsaan sebagaimana dibangun oleh Indonesia sebetulnya dan senyatanya tidak pernah relevan dan kompatibel dengan kebangsawanan. Sejak awal, kebangsaan Indonesia dirumuskan sebagai ruang kesederajatan, yang menolak darah biru, menafikan privilese turunan, dan menempatkan warga dalam posisi setara di hadapan hukum, pemerintahan, dan kehidupan publik. Namun sayangnya, sejak dulu hingga hari ini, kebangsawanan, baik dalam rupa lama maupun baru, tetap tumbuh dan bahkan dipelihara. 

Ia hidup dalam gelar, jabatan, simbol, dan jarak sosial yang sengaja dirawat. Akibatnya, ruang kesederajatan yang menjadi DNA kebangsaan itu tak pernah benar-benar hidup sepenuhnya. Di sinilah pekerjaan besar kita sebagai bangsa, menghidupkan kembali kebangsaan sebagai pengalaman setara, bukan sekadar identitas atau simbolitas hirarki.