Shalat Istisqa dan Pemerintahan yang Kehabisan Akal

Ada kabar baik dari Bantaeng: pemerintah sudah menemukan cara menghadapi kemarau.

Shalat istisqa.

Ini kabar baik. Sebab kalau pemerintah sudah mulai meminta hujan kepada Tuhan, berarti mereka sadar bahwa ada sesuatu yang tidak bisa mereka datangkan dengan surat keputusan, rapat koordinasi, spanduk, atau konferensi pers.

Hujan memang tidak bisa diperintah dengan disposisi.

Tetapi jangan buru-buru tertawa. Shalat istisqa adalah ibadah. Ia bukan bahan olok-olok. Yang patut kita pertanyakan justru sesuatu yang berada setelahnya: apa yang dilakukan pemerintah ketika doa selesai?

Sebab agak lucu kalau pemerintah mengajak rakyat ke lapangan untuk meminta hujan, sementara setelah itu mereka kembali ke kantor dan membiarkan urusan air tetap menjadi urusan Tuhan.

Seolah-olah pembagian kerja sudah jelas:

Tuhan bagian menurunkan hujan.

Pemerintah bagian menyaksikan.

Rakyat bagian mengantre air.

Begitulah kalau tata kelola dibangun dengan prinsip tawakal yang salah alamat.

Padahal kita sedang menghadapi El Niño. Bahkan sekarang orang mulai menyebutnya dengan nama yang lebih mengerikan: El Niño Godzilla.

Saya tidak tahu siapa yang pertama kali memberi nama Godzilla. Tapi kalau benar ada Godzilla yang menyebabkan kemarau, saya kira pemerintah tidak perlu panik.

Godzilla mungkin besar, tetapi ia tidak punya KTP Bantaeng.

Ia juga tidak punya kewenangan mengelola APBD.

Ia tidak pernah duduk di meja perencanaan.

Ia tidak pernah menyusun program.

Ia tidak pernah membuat proyek.

Dan, yang paling penting, Godzilla tidak pernah menerima tunjangan jabatan.

Jadi jangan terlalu cepat menyalahkan monster.

Sebab ada monster yang jauh lebih berbahaya daripada Godzilla: pemerintahan yang tidak punya persiapan menghadapi sesuatu yang sudah bisa diprediksi.

Kemarau bukan berita mengejutkan.

El Niño juga bukan tamu yang tiba-tiba muncul di ruang tamu sambil berkata, “Permisi, saya menginap tiga bulan.”

Para ahli cuaca sudah berbicara. Petani sudah merasakan. Sumur mulai surut. Tanah mulai keras. Rumput mulai menguning.

Tetapi pemerintah sering kali baru terlihat sibuk ketika keadaan sudah menjadi berita.

Ini penyakit lama birokrasi kita: lebih cepat membuat dokumentasi daripada membuat antisipasi.

Kalau ada bencana, dibentuk tim.

Kalau air habis, dibuat rapat.

Kalau rakyat mengeluh, dibuat imbauan.

Kalau media bertanya, dibuat pernyataan.

Kalau hujan turun, dibuat ucapan syukur.

Lengkap.

Yang kurang cuma satu: persiapan sebelum semuanya terjadi.

Padahal menghadapi El Niño tidak membutuhkan pejabat yang pandai berpidato tentang perubahan iklim. Yang dibutuhkan adalah pejabat yang tahu berapa sumber air yang masih tersedia, berapa desa yang rawan kekeringan, berapa petani yang akan terdampak, berapa kebutuhan air bersih masyarakat, dan dari mana air akan didistribusikan jika hujan benar-benar tidak turun.

Sederhana.

Tidak perlu istilah yang terlalu akademik.

Kalau sumur kering, cari air.

Kalau embung dangkal, keruk.

Kalau irigasi rusak, perbaiki.

Kalau hutan gundul, tanam.

Kalau petani terancam gagal panen, bantu.

Kalau sumber air terancam, lindungi.

Kalau semuanya sudah dilakukan, barulah kita duduk bersama-sama dan berdoa.

Sebab doa dan kerja tidak pernah bertengkar.

Yang sering bertengkar adalah doa dengan kemalasan.

Kita boleh meminta hujan kepada Tuhan, tetapi jangan meminta Tuhan mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya sudah diberikan kepada pemerintah.

Tuhan mungkin menurunkan hujan.

Tetapi Tuhan tidak akan turun membawa excavator untuk memperbaiki embung.

Tuhan mungkin mengirim awan.

Tetapi pemerintah yang harus memastikan air itu tidak mengalir begitu saja ke laut.

Tuhan memberi hujan secara gratis.

Yang mahal adalah ketika manusia gagal mengelolanya.

Di sinilah persoalannya.

Bantaeng tidak hanya membutuhkan hujan.

Bantaeng membutuhkan tata kelola air.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan doa agar kemarau cepat selesai. Mereka membutuhkan kepastian bahwa ketika kemarau panjang datang, pemerintah tidak ikut kebingungan mencari air.

Sebab rakyat tidak bisa memasak dengan baliho.

Tidak bisa minum dengan konferensi pers.

Tidak bisa menyiram tanaman dengan sambutan pejabat.

Dan petani tidak bisa membayar utang dengan kalimat: “Mohon bersabar, pemerintah sedang melakukan koordinasi.”

Kalimat itu mungkin sangat indah di ruang rapat.

Tetapi coba ucapkan kepada petani yang tanamannya mati.

Barangkali ia akan menjawab:

“Koordinasita saja yang siram tanaman saya.”

Maka shalat istisqa seharusnya menjadi pengingat bahwa manusia memang terbatas.

Tetapi keterbatasan manusia bukan alasan untuk berhenti bekerja.

Justru karena kita tidak bisa mengendalikan hujan, kita harus semakin serius mengendalikan apa yang memang bisa kita kendalikan.

Air.

Hutan.

Irigasi.

Embung.

Lahan.

Anggaran.

Kebijakan.

Dan terutama: akal sehat.

Sebab jangan sampai suatu hari hujan akhirnya turun deras, lalu pemerintah merasa berhasil mengatasi El Niño.

Padahal mereka hanya beruntung.

Dan dalam pemerintahan, keberuntungan bukanlah perencanaan.

Jadi, silakan shalat istisqa.

Saya kira itu baik.

Tetapi setelah imam mengucapkan salam, mungkin ada baiknya para pejabat tidak langsung pulang.

Duduk sebentar.

Buka peta.

Buka data.

Buka anggaran.

Lalu tanyakan kepada diri sendiri:

“Kalau hujan tidak turun selama tiga bulan lagi, apa yang akan kita lakukan?”

Kalau jawabannya masih, “Kita berdoa lagi,” maka mungkin bukan hujan yang sedang mengalami kekeringan.

Pemerintahannya.