Februari berlalu dengan gelombang kemarahan yang tak kunjung surut. Satu per satu kasus bermunculan, tumpah ruah, hingga tak ada lagi ruang untuk berpura-pura terkejut. Pagar laut yang lebih mahal dari kehormatan, lagu “Bayar Bayar Bayar” yang tak lagi terasa satire melainkan kenyataan pahit, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak benar-benar gratis, hingga suara rakyat yang dijawab dengan sinisme: “Mau kabur, kabur sajalah!”.
Belum habis kita mencerna absurditas demi absurditas, ledakan besar terjadi. Bukan ledakan api, bukan bom yang menghancurkan bangunan, tapi ledakan kepercayaan. Kasus korupsi Rp193,7 triliun. Angka yang begitu besar hingga kita mungkin harus menciptakan satuan baru dalam kamus ekonomi. Angka yang begitu mencengangkan, hingga kita mulai bertanya-tanya: berapa harga yang tersisa dari negeri ini sebelum semuanya habis dijual? Finally, kita sampai pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan: Indonesia sedang darurat integritas.
Bukan darurat ekonomi, bukan darurat politik, bukan pula darurat hukum semata. Sebab akar dari semuanya adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih berbahaya yaitu kepercayaan yang terjual murah. Betapa menyedihkan melihat begitu banyak orang yang, pada akhirnya, tidak bisa dipercaya. Mereka yang seharusnya menjaga, malah mengambil. Mereka yang seharusnya melindungi, malah menjarah. Mereka yang seharusnya menjadi terang, malah memilih tenggelam dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Lebih tragis, mereka menjual kepercayaan itu bukan untuk sesuatu yang agung, bukan untuk membangun peradaban, tapi untuk hal-hal remeh. Selembar cek, angka-angka dalam rekening, sepetak tanah, atau entah apalagi yang mungkin tak akan mereka bawa ke liang kubur.
Adakah harga diri yang tersisa?
Muncullah tagar. Ah, tagar! Di negeri ini, ketidakpuasan rakyat selalu bertransformasi menjadi barisan kata yang diawali pagar. Kali ini, muncul dua tagar yang membuat jantung pemerintah sedikit berdebar: #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap.
Awalnya, #KaburAjaDulu adalah candaan diaspora, semacam obrolan warung kopi versi digital tentang betapa lebih baiknya hidup di luar negeri. Tapi seperti burung merpati yang lepas dari genggaman, tagar ini terbang ke arah yang lebih gelap. Bukan lagi tentang karier di negeri orang, tapi menjadi simbol keputusasaan. “Kami ingin pergi, karena negeri ini bukan lagi tempat kami bisa hidup layak,” kata mereka.
Pemerintah pun terpecah dalam menanggapinya. Ada menteri mencoba berpikir logis: “Baiklah, ini tantangan bagi kita.” Tapi wakilnya, dengan semangat seorang motivator yang entah kebablasan atau hanya kurang tidur, malah berkata, “Mau kabur, kabur sajalah! Kalau perlu, jangan balik lagi!”
Tak berhenti di situ, #IndonesiaGelap pun muncul, bukan karena lampu mati, tapi karena harapan yang padam. Tagar ini berkembang menjadi gerakan nyata, di mana infografis beredar lebih cepat daripada klarifikasi pejabat, dan tuntutan rakyat tersebar lebih luas ketimbang janji-janji politikus. Hingga akhirnya, unjuk rasa meledak di berbagai kota. Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, Bali—semua ikut bersuara. Bahkan kota-kota yang biasanya sibuk dengan wisata pun ikut meramaikan.
Namun, respons pemerintah? Ah, seperti biasa, mereka lebih sibuk menyalahkan buzzer daripada mendengar rakyatnya. Ketika publik berkata “Indonesia Gelap,” pemerintah dengan gesit menjawab, “Kau yang gelap!” Respons ini lebih cocok dalam pertengkaran remaja ketimbang dalam diskusi kebangsaan.
Di sinilah kita, berdiri di persimpangan sejarah. Apakah kita akan tetap menjadi negeri yang sibuk menutup telinga ketika rakyat berbicara? Ataukah kita akan belajar bahwa kekuasaan bukanlah tentang menguasai, tapi tentang mendengarkan?
Tagar #KaburAjaDulu bukan sekadar barisan kata di dunia maya, tetapi refleksi dari hati-hati yang gelisah, dari benak-benak yang menakar harapan dan kenyataan. Seruan yang lahir dari kelelahan panjang, dari langkah yang merasa tak lagi berpijak pada bumi yang menjanjikan.
Mari kita cermati! Generasi muda yang seharusnya menjadi lokomotif kemajuan justru merasa tercekat dalam jebakan kehidupan yang pelik. Harga kebutuhan pokok merangkak naik tanpa ampun, sementara angka pada slip gaji tetap membeku, tak cukup untuk menambal keinginan, apatah lagi mewujudkan impian. Pajak yang kian mencekik, seolah meminta mereka berkontribusi lebih bagi negeri yang tak selalu memberi ruang untuk tumbuh. Makanya, tak salah jika di jagat maya muncul kata “Negara tidak pernah membantumu mencari kerja. Tetapi, begitu kamu dapat kerja, negara lebih dulu mengambil haknya melalui pajak.”
Lalu, ada problem klasik yang tak kunjung selesai: lapangan pekerjaan kian sempit, kesempatan acapkali berpihak kepada mereka yang punya privilese, bukan kepada yang benar-benar layak. Para pencari kerja terombang-ambing di lautan ketidakpastian, sementara mereka yang telah bekerja harus bergulat dengan upah yang tak sepadan. Ada yang memilih bertahan, ada pula yang mulai berpaling, menengok cakrawala baru yang lebih menjanjikan.
Kepercayaan terhadap negara makin lama terkikis oleh warta yang terus berulang: korupsi, penyalahgunaan wewenang, janji yang tinggal janji. Mereka yang mengabdi, mereka yang setia, mulai bertanya-tanya: Untuk apa tetap di sini jika yang jujur kerap tersingkir, sementara yang culas terus menari di atas panggung kekuasaan?
Di bidang pendidikan, ironi masih saja bersarang. Sekolah-sekolah mencetak generasi baru, tetapi kerap tanpa bekal yang cukup untuk menghadapi dunia yang nyata. Kurikulum berganti, tetapi esensinya tetap tertinggal di belakang zaman. Tak heran jika banyak yang merasa tak siap, tak mampu bersaing, tak punya daya tawar di pasar global.
Di luar sana, dunia kian terbuka. Lewat layar-layar kecil di genggaman, anak-anak negeri ini bisa melihat kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Kota-kota yang tertata rapi, sistem yang menghargai kompetensi, ruang-ruang yang memberikan kesempatan tanpa harus menjilat atau bersiasat. Jika di sini mereka harus berjuang mati-matian untuk sekadar bertahan, mengapa tidak mencoba peruntungan di negeri asing?
Data berbicara, angka-angka tak bisa berdusta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, ada 7,47 juta jiwa usia produktif yang menganggur, sementara rata-rata gaji hanya sekitar Rp3,27 juta per bulan. Angka yang tak cukup untuk memiliki rumah layak, untuk membiayai pendidikan anak, untuk memastikan kesehatan keluarga tetap terjaga. Jika hidup terus terasa seperti benang kusut yang tak bisa diurai, lalu apakah salah jika mereka yang masih muda memilih pergi?
Maka, lahirlah fenomena brain drain, arus eksodus mereka yang berilmu dan bertalenta. Mereka yang seharusnya menjadi motor penggerak bangsa, malah memilih berlabuh di negeri orang. Tentu, ini bukan sekadar keinginan untuk menjelajah atau sekadar mencoba peruntungan. Ini adalah strategi bertahan, cara untuk melindungi masa depan yang terlalu berharga jika hanya dipertaruhkan dalam ketidakpastian.
Namun, di balik segala kekhawatiran, ada potensi yang bisa digali. Jika negara bijak membaca situasi, diaspora Indonesia bisa menjadi jembatan emas untuk transfer ilmu dan teknologi. Mereka bisa menjadi agen perubahan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk tanah kelahiran. Tapi itu hanya bisa terjadi jika negeri ini punya daya magnet, punya daya rangkul, punya daya tawar. Jika mereka yang pergi tahu bahwa suatu hari nanti, mereka bisa pulang ke tempat yang benar-benar siap menerima mereka dengan tangan terbuka dan sistem yang lebih adil.
Maka, pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang pergi dan siapa yang tinggal. Ini tentang bagaimana negeri ini bisa kembali menjadi rumah bagi anak-anaknya, bukan hanya dalam ingatan, tetapi juga dalam kenyataan. Tanah air bukan sekadar tempat lahir, melainkan tempat di mana impian tak hanya boleh mengakar, tetapi juga tumbuh, berbunga, dan berbuah.
Sebab pada akhirnya, tak ada yang benar-benar ingin pergi. Yang mereka cari bukanlah pelarian, melainkan kepastian. Yang mereka harapkan bukanlah negeri asing, melainkan tanah air yang bisa membuat mereka merasa utuh, dihargai, dan memiliki masa depan yang terang.
Maka, di bulan yang suci ini, mari kita bicara solusi. Bukan solusi yang dipoles dalam konferensi pers atau dijual dalam pidato basa-basi, tapi solusi yang lahir dari kesadaran bahwa gelap tak akan pergi jika kita hanya meratap.
Jangan Nyalakan Api Jika tak Ingin Rakyat Terbakar
Rakyat tak butuh motivasi untuk “kabur aja dulu,” mereka butuh alasan untuk bertahan. Jangan lagi ada pejabat yang berkata, “Kabur sajalah, kalau perlu jangan kembali!” Seorang pemimpin yang baik menahan rakyatnya dengan kebijakan, bukan dengan ejekan. Jika negeri ini ingin terang, maka pemimpin harus belajar meredam amarah rakyat, bukan menyulutnya.
Ramadan: Waktu untuk Pengampunan Sejati
Bukan pengampunan yang dibeli dengan maaf di atas panggung politik, tapi pengampunan yang datang dari keadilan. Jika faktnya memang hanya mencuri Rp193,7 triliun, maka Ramadan ini adalah waktu terbaik untuk berkata, “Cukup.” Jangan lagi ada pasal yang berbelit, hukuman yang selektif, atau vonis yang terasa seperti lelucon. Hukum harus jadi cahaya, bukan sekadar bayang-bayang.
Hentikan Mengutuk, Nyalakan Cahaya
Tagar dan unjuk rasa mungkin bisa mengguncang, tapi apa yang terjadi setelah itu? Jika kita ingin perubahan, maka kita harus lebih berani masuk ke dalam sistem, bukan sekadar berdiri di luarnya dan melempar batu. Generasi muda harus mulai berpikir: bagaimana jika kita tidak hanya mengkritik pemerintah, tapi juga menjadi pemerintah yang lebih baik? Ramadan adalah bulan perubahan, dan perubahan tidak datang dari keluhan, melainkan dari tindakan.
Ramadan: Sedekah Terbaik adalah Kepedulian
Jangan biarkan saudara-saudara kita yang frustrasi merasa sendirian. Jika ada yang ingin “kabur aja dulu,” tanyakan: “Kenapa?” Jika ada yang berkata “Indonesia Gelap,” jawablah bukan dengan debat, tapi dengan solusi. Sebab negeri ini tak akan berubah hanya dengan kemarahan, tapi dengan solidaritas.
Finally, kita harus ingat bahwa Ramadan selalu berakhir dengan Idulfitri—hari kemenangan. Kemenangan untuk siapa? Apakah kemenangan untuk mereka yang tetap bertahan dalam kegelapan? Ataukah kemenangan bagi mereka yang berani menyalakan cahaya, meskipun kecil? Sebab, satu lilin mungkin tampak tak berarti. Tapi jika cukup banyak orang menyalakan lilin, bahkan malam yang paling pekat pun tak akan sanggup bertahan.
Kredit gambar: Pixabay

Lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan, 02 September 1995. Ia menyelesaikan studi S1 di Institut Agama Islam As’adiyah (IAI) Sengkang Fakultas Ushuluddin Jurusan Akidah Filsafat Islam tahun 2019. Tahun 2021, ia juga berstatus sebagai mahasiswa penerima program beasiswa PBSB Kemenag di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon (UI BBC) Fakultas Manajemen Pendidikan Islam Jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan menyelesaikan studi S2 tahun 2023. Sebelumnya, ia pernah mondok di PP Syekh Muhammad Ja’far Banyorang Kabupaten Bantaeng, Sulsel. Selanjutnya, di PP Nurul Falah Borongganjeng Kabupaten Bulukumba, Sulsel. Lalu, di PP As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo, Sulsel. Terakhir, di PP Darul Ulum Ad-Diniyah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia juga aktif sebagai relawan PMI di Kabupaten Wajo, serta, menjabat sebagai Wakil Ketua BSO Moragister Kemenag Periode 2021-2023. Pernah ikut Kelas Menulis Esai Rumah Baca Panrita Nurung dan Boetta Ilmoe-Rumah Pengetahuan Bantaeng.


Leave a Reply