Sebagaimana mafhum 25 Nopember diperingati sebagai Hari Guru Nasional (HGN), juga merupakan hari lahir ke 79, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), salah satu organisasi pemersatu kaum pendidik se-Indonesia.
Berbagai rangkaian upacara telah dilaksanakan dalam memperingatinya. Mulai tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional, yang difasilitasi langsung oleh Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiksasmen).
Puncak peringatan HGN sendiri dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2024, di Jakarta International Velodrome, Rawamangun Jakarta. Selain dihadiri langsung oleh perwakilan para guru dari seluruh Indonesia, juga dihadiri langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Sebagaimana yang diperkenalkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, dalam sambutannya.
Puncak peringatan HGN tahun ini, banyak ditunggu-tunggu khalayak, khususnya para guru, tidak terkecuali saya sendiri. Pasalnya, beberapa hari sebelum hari H pelaksanaan acara, Abdul Mu’ti, telah membocorkan hal penting apa saja yang akan disampaikan dalam acara tersebut. Termasuk, kesediaan Prabowo Subianto menghadiri acaranya para guru Indonesia tersebut.
Saat Abdul Mu’ti, membacakan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, mendapat aplaus dan sorakan paling meriah dari hadirin di ruang tersebut. Selain sorakan heboh untuk Mayor Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Kabinet, yang telah populer sejak masa kampanye Pilpres 2024.
Sorakan untuk Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, bukan tanpa alasan. Sebab, Abdul Mu’ti sudah memberikan bocoran tunjangan yang akan diberikan kepada PNS maupun non-PNS yang sudah bersertifikasi, Otomatis, segala hal yang berhubungan dengan keuangan negara, pasti akan melewati pos kementerian keuangan.
Perhelatan yang dimulai sekira pukul 15.00 WIB ini, hingga kini masih menyisakan diskusi, perdebatan yang menghiasi jagad maya, dan dunia nyata terkhusus para guru. Dengan tema pembicaraan pada beberapa poin yang digarisbawahi hasil sambutan/laporan Abdul Mu’ti dan Prabowo Subianto. Di antaranya:
Pertama, Abdul Mu’ti akan mengurangi keribetan dan keributan administrasi guru-guru, yang masih sering dikeluhkan, karena dianggap mengganggu aktivitas utama sebagai pendidik sekaligus ruang istirahat saat berkumpul bersama keluarga. Platform Merdeka Mengajar (PMM) Kemungkinan akan dihapus, dan pelaporan e-kinerja hanya 1 kali dalam 1 tahun, berbeda dengan 1 tahun terakhir ini. PMM dan pelaporan kinerja guru ke aplikasi e-kinerja dilaporkan 2 kali dalam 1 tahun, setiap akhir Juni dan Desember, tahun berjalan.
Pada poin ini, tentu banyak guru yang akan merasa tertolong dan bergembira. Sebab regulasi ini, akan mengurangi beban administrasi guru. Pun penilaian kinerja para guru, format penilaiannya juga akan berbeda, menurut Abdul Mu’ti, regulasi teknisnya masih kita tunggu bersama.
Sebagai seorang tenaga pendidik, saya berharap beban administrasi ini tidak hanya berkurang di awal periode jabatannya sebagai menteri. Tapi, mampu dipertahankan hingga akhir jabatan. Coba para pembaca ingat, saat Nadim Makarim pada awal menjabat menteri pendidikan, juga menjanjikan hal tersebut. Perangkat pembelajaran, khususnya penyediaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disederhanakan menjadi 1 halaman saja.
Namun, setelah kurikulum berubah, dari Kurikulum 2013, ke Kurikulum Merdeka atau Kurikulum Nasional, administrasi guru juga tetap banyak dan cenderung bertambah. Terlebih saat munculnya aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM). Sehingga pada beberapa kasus penyelesaian administasi di aplikasi PMM, lebih penting tinimbang menjalankan keajiban utama, mendidik para peserta didik. Atau, saat dikerjakan di rumah, mengabaikan hak seorang guru untuk beristirahat, dan bercengkerama dengan keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya.
Kedua, pada sambutan Abdul Mu’ti, dinyatakan bahwa, guru PNS bisa mengajar di sekolah swasta. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang baru. Padahal, beberapa kasus yang saya lihat selama ini, guru dari sekolah negeri, bisa mengajar di sekolah swasta, tidak hanya mengambil jadwal di sekolah tersebut untuk menambah jam pelajaran, tetapi sudah menjadi Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal). Berarti kebijakan tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Hanya sebentuk penegasan. Atau bisa pula kebijakan itu tidak pernah ada sebelumnya, hanya saja diada-adakan.
Ketiga, pada pidato Prabowo Subianto, tentang pemberian tunjangan kepada PNS yang sudah bersertifikat pendidik sebesar 1 kali gaji pokok, masih menimbulkan tanda tanya bagi guru-guru. Apakah tunjangannya bertambah menjadi 2 kali gaji pokok ataukah tetap 1 kali gaji pokok? Sebab, sejak zaman presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemberian tunjangan 1 kali gaji pokok bagi PNS yang sudah bersertifikat pendidik sudah dilakukan. Berarti hal tersebut bukan pula sesuatu yang baru.
Tentu pertanyaan berikutnya akan muncul, jika tak disampaikan dalam pidato presiden kemarin, apakah tunjangan sertifikasi ini akan dihapus atau dikurangi? Hal ini baru dugaan atau andaian saja. Dan saya yakin presiden tidak akan mengambil kebijakan tidak populis ini, tanpa pertimbangan yang matang, terlebih masa kepemimpinan beliau, baru seumur jagung.
Atau pertanyaan lain yang akan muncul adalah, apakah dengan pidato penegasan dari Prabowo Subianto, mengindikasikan, bahwa siapa pun guru PNS dan PPPK yang sudah memiliki sertifikat pendidik, padanya melekat tunjangan sebesar satu kali gaji pokok. Meskipun secara administrasi beban mengajarnya tidak mencukupi 24 jam pelajaran? Sebab seorang guru yang bersertifikat pendidik dan padanya melekat pendidik professional, tidak serta merta mendapatkan tunjangan satu kali gaji pokok, sebelum menjalankan keawajiban mengajarnya 24 jam pelajaran atau yang setara dengannya.
Semua mafhum, bahwa Prabowo Subianto, memiliki komitmen besar memajukan pendidikan dan memerhatikan kesejahteraan para guru. Sebagaimana pidato yang disampaikannya secara emosional dan haru. Tetapi, jangan sampai menimbulkan penafsiran ambiguitas dan dianggap prank.
Kredit gambar: Popline.id

Sering disapa Arus. Tinggal di Ereg-Ereng bersama dengan istrinya (Elma Malewa) dan ketiga putranya (Nugi, Aksa, dan Noah). Aktif mengajar di SMA Negeri 9 Takalar. Pria berkacamata minus ini, aktif berkegiatan di komunitas literasi di Pena Hijau Takalar. Tahun 2021 diangkat menjadi ketua Yayasan Masjid Jami’ Darussalam Ereng-Ereng, serta mengelola komunitas baca di kampung halamannya, Sudut Baca al-Syifa Ereng-Ereng Bantaeng. Bersama istrinya, telah menerbitkan buku, Jejak-Jejak Masa (2017)


Leave a Reply