Butta Toa Rumah kita: Catatan Reflektif dari Menara Epistemologi dan Kemanusiaan

Kabupaten Bantaeng, tanah yang kita cintai dengan julukan Butta Toa, hari ini sedang diuji kedewasaan sosiopolitiknya. Sebagai daerah yang sarat akan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan sejarah panjang kebudayaan, kita menyaksikan sebuah paradoks yang mengkhawatirkan dalam ruang publik kita.

Mimbar bebas yang seharusnya menjadi laboratorium gagasan untuk mengawal jalannya pemerintahan, belakangan ini kerap bertransformasi menjadi ruang konfrontasi fisik yang kontra produktif. Fenomena hadirnya massa tandingan di hampir setiap aksi penyampaian aspirasi—bahkan hingga berujung pada tindakan represif fisik terhadap kader aktivis baru-baru ini—bukan sekadar insiden keamanan biasa. Ini adalah gejala klinis bahwa tubuh demokrasi di Bantaeng sedang mengalami disorientasi yang serius.

Untuk memahami realitas ini tanpa terjebak dalam pusaran amarah yang destruktif, kita perlu melihat lebih jernih melampaui apa yang tampak di permukaan. Hari ini, ruang publik kita sering kali dikaburkan oleh situasi di mana persepsi emosional dan sentimen kelompok sengaja ditonjolkan untuk menenggelamkan fakta serta data objektif.

Ketika kritik berbasis data dibenturkan dengan narasi “suka atau tidak suka”, di sanalah kelogisan berpikir kita mulai retak. Kita mendapati sebuah panggung yang dipenuhi oleh kesan-kesan semu, di mana kehadiran gerakan tandingan seolah-olah dicitrakan sebagai simbol stabilitas daerah.

Padahal, ketika hak warga negara untuk bersuara diredam demi sebuah alasan ketertiban, kita sebenarnya sedang menjebak diri dalam kepalsuan formalitas. Kita sibuk merawat kemasan luar seolah semua baik-baik saja, sementara esensi kebebasan berpendapat perlahan-lahan dimatikan.

Jika dibedah lebih dalam, benturan antar kelompok masyarakat di lapangan ini bukanlah sebuah perbedaan pandangan yang tumbuh secara alami. Ada dinamika hubungan kekuasaan dan kepentingan material yang bermain di balik layar.

Ketika ruang sosial dikendalikan oleh hitung-hitungan keuntungan kelompok tertentu, masyarakat rentan ditarik ke dalam pusaran konflik horizontal demi melindungi kenyamanan struktural yang mapan. Sungguh ironis ketika kondisi ekonomi warga yang masih membutuhkan perhatian justru dimanfaatkan menjadi benteng pertahanan bagi sebuah kebijakan.

Tragisnya, sesama anak bangsa, sesama warga Bantaeng, sengaja dihadap-hadapkan secara fisik di jalanan. Aktivisme yang murni ditujukan sebagai kontrol sosial, dialihkan menjadi gesekan antarwarga. Ini adalah ongkos sosial yang teramat mahal, di mana akal sehat dan persaudaraan dikorbankan demi syahwat politik jangka pendek.

Menghadapi situasi yang mengalami disorientasi ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bantaeng memandang perlunya membumikan kembali nilai-nilai yang hidup di antara kita, Jika ada perbedaan pandangan mengenai arah pembangunan Bantaeng, instrumen yang digunakan haruslah adu argumentasi yang sehat, bukan adu hantaman fisik.

Secara kultural, prinsip ini berjalan beriringan dengan falsafah luhur yang kita warisi di Sulawesi Selatan: Sipakainga (saling mengingatkan), Sikatutui (saling menjaga), dan Sipakallabbiri (saling menghargai). Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menghidupkan dialog, bukan yang memelihara intrik dan perselisihan sesama warga.

Sebagai penutup, HMI Cabang Bantaeng menegaskan bahwa kritik yang kami layangkan, atau yang disuarakan oleh elemen gerakan mana pun di Butta Toa, tidak lahir dari kebencian. Ia lahir dari rasa cinta yang mendalam agar daerah ini dikelola dengan transparansi, keadilan, dan ketulusan untuk menyejahterakan rakyat.

Kami mengecam keras segala bentuk tindakan represif di ruang publik. Kami mengetuk pintu hati para pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, serta seluruh tokoh masyarakat di Kabupaten Bantaeng: mari kita sudahi tontonan yang melelahkan ini. Stop memobilisasi benturan horizontal yang merugikan daerah kita sendiri.

Mari kembalikan Bantaeng sebagai rumah yang aman bagi pertumbuhan gagasan. Sebab, kemajuan sebuah daerah tidak pernah diukur dari seberapa sunyi ruang publiknya dari kritik, melainkan dari seberapa dewasa para pemimpin dan warganya dalam merawat perbedaan.