Kadangkala satu negeri mengulang hari jadinya, bukan dengan kesemarakan pesta semata, melainkan peristiwa penanda tak terduga. Penanda datang serupa interupsi, agar sekotah anak negeri mawas diri. Sebab, kehadirannya muncul dari arah tak disangka-sanga.
Bantaeng, per 7 Desember 2025, sudah memangsa waktu tujuh abad lebih, persisnya 771 tahun. Peringatan hari jadinya tidak main-main. Pasti menghabiskan biaya ratusan juta. Sederet acara digelar, menyajikan paras Bantaeng masa silam hingga kini. Pameran dan hiburan dikemas dalam satu tema, “Bangkit Semarak, Deru Tradisi Bantaeng”.
Tersaji aneka even jelang puncak peringatan. Namun, ada peristiwa menyita perhatian publik. Sebentuk interupsi: banjir bandang dan demonstrasi buruh. Apakah interupsi tersebut hadir begitu saja?
Sebagai pemerhati negeri Bantaeng yang bergiat dalam jagat literasi, saya mengintimi kejadian itu sebagai isyarat kuat bagi penghuni negeri, agar melek rasa terhadap alam dan manusianya. Seolah-olah ada pesan dari semesta negeri Bantaeng, palang-palangko ri reja-rejanu. Maknanya, hati-hati dengan pestamu. Jangan lupa daratan padahal ada di daratan.
Banjir dua hari 30 Nopember-1 Desember 2025, memang seperti langganan kemarahan alam yang rutin menyapa. Sekadar memperpanjang ingatan, setahun ini sudah tiga kali banjir: Juni, Juli, dan Desember. Waima eskalasi akibatnya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, rumah hanyut dan kematian.
Jamak diketahui, bahwa penyebab banjir di Bantaeng, karena adanya pembalakan liar, alih fungsi lahan, dan penyempitan sungai. Namun, masalah utamanya ada dihulu: penggundulan hutan dan kurang maksimalnya reboisasi.
Seorang kisanak bertutur lirih, “Banjir itu datang tanpa suara, kecuali suara hujan yang jatuh seperti biasa. Namun, air yang mengalir ke jalan-jalan kecil itu, seolah membawa kabar yang lebih berat daripada sekadar cuaca buruk. Ia membawa cerita tentang bukit-bukit yang dipaksa botak, tentang sungai yang dipersempit oleh ambisi, dan tentang kota yang tumbuh lebih cepat daripada kebijaksanaan orang-orang yang mengaturnya. Dalam dua hari itu, Bantaeng seperti terpaksa berhenti, menunduk, dan bertanya kepada dirinya sendiri: apakah begini cara kita memperlakukan tanah yang kita sebut negeri?”
Sewaktu saya keliling menyaksikan banjir itu, di samping saya seorang kawan kurang lebih berkata, “Di kampung-kampung, orang bercerita dengan bahasa yang sederhana, tetapi maknanya selalu lebih dalam. Ada ibu yang terburu-buru mengangkat bantal dan kasur agar tidak basah, ada ayam yang bertengger di atas pagar karena kandang sudah terendam, ada anak kecil yang bingung mengapa halaman rumah berubah menjadi kubangan. Mereka tidak mengeluh, hanya mengulang-ulang kalimat yang sama: ‘Air sekarang cepat naik.’ Dan di ujung kalimat itu, sebenarnya ada pertanyaan yang tidak mereka ucapkan: mengapa air sekarang tidak lagi mengenal batas?”
Ah, tak elok saya sembunyikan japri seorang sahabat, suka mendedahkan prosa liris, “Banjir di Bantaeng tidak perlu diterjemahkan lewat angka-angka. Ia diterjemahkan lewat bau lumpur di pagi hari, lewat tikar yang dijemur berhari-hari, lewat napas panjang bapak-bapak yang harus membetulkan dinding rumah yang lembap. Dalam peristiwa itu, aku merasa seolah-olah alam sedang berbicara dengan nada yang sangat pelan tetapi sangat tegas: Ingatlah aku.”
Nyaris bersamaan, interupsi datang dari sekaum penghuni negeri. Tatkala saya melintas di jalan poros Bantaeng-Bulukumba, sepulang menengok cucu di pinggiran kota, saya terpesona dengan sekaum massa aksi berdemonstrasi. Saya minta bantuan seorang nyisanak, supaya menorehkan narasi terkait unjuk rasa kaum buruh per 1 Desember 2025 itu. Saya lebih suka memaparkan hasil torehannya, secara bebas dalam kalimat berkelanjutan berikut ini.
Belum kering benar bekas genangan itu, suara lain muncul dari jantung kota. Ratusan buruh Huadi berdemonstrasi di depan Kantor Bupati Bantaeng, membawa poster, megafon, dan keberanian yang tidak lahir dalam semalam. Mereka bukan datang untuk mengacau. Mereka datang untuk mengingatkan bahwa manusia, seperti halnya tanah, juga bisa jenuh jika terus diperlakukan sebagai alat.
Di wajah-wajah buruh itu, saya melihat sesuatu yang sering luput ditangkap oleh kamera: kesabaran yang sudah terlalu lama dibungkam. Mereka menuntut hak yang sebenarnya sederhana— upah yang layak dari PHK massal dan ruang dialog yang tidak hanya berhenti di janji. Mereka meminta satu hal yang manusia butuhkan: pemenuhan hak.
Kalakian, saya kembali mengintimi sajian narasi dari kisanak-nyisanak, sehingga simpai simpulan menyata begitu saja, bahwa banjir bandang dan demonstrasi buruh, keduanya punya permasalahan di hulu, tapi berkecamuk di hilir: Kota Bantaeng. Satu di pegunungan yang botak dan satunya lagi di jantung perusahaan.
Simpai simpulan tersebut saya tanyakan pada satu aplikasi cerdas tak berperasaan, waima tulisannya penuh perasaan. Apa responnya? Ejalah narasi-narasi berikut hingga selesai. Itulah perasaan dari makhluk tak berperasaan.
Jika banjir adalah teguran dari alam, maka demonstrasi buruh adalah teguran dari manusia. Dan keduanya, entah bagaimana, datang berbarengan pada pekan Hari Jadi Bantaeng. Seolah-olah ada tangan besar yang ingin menunjukkan bahwa negeri ini sedang berjalan dengan kecepatan yang tidak lagi seimbang dengan akal sehatnya.
Kita sering lupa bahwa pembangunan bukan hanya soal gedung yang berdiri atau jalan yang mulus. Ia juga soal bagaimana satu negeri mempertahankan akarnya, agar tidak hanyut oleh kemajuan yang tergesa-gesa. Manakala bukit digunduli demi kepentingan tertentu, banjir akan datang menggugah. Tatkala manusia dipaksa bekerja dengan standar timpang, buruh akan datang menggugat. Sederhana saja. Dunia bekerja dalam keseimbangan yang lebih bijak daripada para pejabat yang sibuk merapikan naskah sambutan hari jadi.
Namun, saya percaya, setiap kejadian—betapa pun pahitnya—selalu menyimpan pelajaran. Banjir itu mengingatkan kita bahwa Bantaeng bukan hanya negeri yang bisa dipoles lewat brosur atau baliho. Ia adalah ruang hidup yang membutuhkan perlindungan. Ia adalah tubuh yang bisa sakit jika alamnya dipotong secara serampangan. Dan demonstrasi buruh itu mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh hanya menghitung laba dan grafik produksi. Ia harus menghitung manusia, kelelahan mereka, risiko mereka, dan martabat mereka.
Pada usia ke-771, Bantaeng seharusnya sudah cukup dewasa untuk memahami hal-hal itu. Namun, kedewasaan satu negeri, rupanya bukan diukur dari jumlah tahun sejak ia diberi nama. Ia diukur dari cara negeri itu memperlakukan anak negerinya—baik yang bekerja di pabrik maupun yang tinggal di pemukiman rawan banjir.
Barangkali memang beginilah cara sejarah memberi hadiah hari jadi kepada Bantaeng: selain pameran dan hiburan, tampak pula dua tanda yang keras, tetapi jujur. Air yang menggenang dan suara buruh yang menggema. Keduanya seperti berkata: “Sudah saatnya kau memperbaiki dirimu.”
Dan mungkin, sebagai anak negeri, kita hanya bisa ikut menuliskan doa yang perlahan: semoga Bantaeng belajar dari dua interupsi yang tak diminta itu. Semoga ia menemukan keseimbangan antara mimpi ekonomi dan rasa hormat pada alam, antara keuntungan industri dan martabat manusia. Semoga di usia-usia berikutnya, kita tidak lagi merayakan hari jadi dengan genangan air dan teriakan buruh, tetapi dengan rasa tenang bahwa negeri ini akhirnya benar-benar menjadi rumah besar bersama.

Pegiat Literasi. Telah menulis buku: Air Mata Darah (2015), Tutur Jiwa (2017), Pesona Sari Diri (2019), Maksim Daeng Litere (2021), dan Gemuruh Literasi (2023), serta editor puluhan buku. Pendiri Paradigma Institute Makassar dan mantan Pemimpin Redaksi Kalaliterasi.com. Kini, selaku CEO Boetta Ilmoe-Rumah Pengetahuan Bantaeng, sekaligus Pemimpin Redaksi Paraminda.com.


Leave a Reply