Public Services, Sebuah Asas Politik

Dua puluh lima tahun lalu, saya pernah kagum terhadap seorang Kawan yang cukup piawai memberikan penjelasan tentang posisi ilmu politik di dalam suatu negara, bahkan dalam kehidupan secara umum. Ia mengatakan bahwa politik inilah yang mengatur perjalanan orang dari bangun tidur hingga tidur lagi berikut kesejahteraan hidup dan hak-hak serta kewajibannya di dalam ruang.

Masih bisa diperdebatkan, tetapi ketika saya renungkan saat itu, ada pengakuan jujur bahwa politik itu penting sekali. Ia menyangkut konsep tentang pengaruh, cara berpengaruh, dan tata caranya. Politik adalah kekuasaan dengan segala variannya.

Beberapa tahun kemudian, saya mengoreksi konsepsi itu. Itu setelah saya berdiskusi dengan seorang Kawan, tentang pendapat Herbert Simon. Pendapat itu mengatakan, bahwa pelayanan publik (public service) seharusnya menjadi landasan semua keputusan dalam pemerintahan. Nurani saya lebih cocok dengan ini: bukan kekuasaan belaka. Saya kemudian berspekulasi bahwa public services itu adalah asas politik yang sangat penting.

***

Berjalan di trotoar Kota Tokyo atau sekadar membeli minuman di vending machine di sudut kota kecil seperti Hakone, sering kali memunculkan decak kagum dari warga negara-negara berkembang seperti Indonesia: setidaknya, saya. Betapa tidak, pelayanan publik di Jepang bukan sekadar kerja administratif, melainkan pengejawantahan budaya, ekspresi nilai-nilai sosial, bahkan perwujudan etika politik negara modern. Dari jadwal kereta yang tepat per detik hingga kebersihan toilet umum yang nyaris steril, pelayanan di Jepang telah menjelma menjadi praktik sosial yang menginternalisasi filosofi “melayani adalah kehormatan,” bukan sekadar pekerjaan.

Budaya Pelayanan sebagai Fondasi

Budaya Jepang dibangun di atas nilai omotenashi —keramahtamahan yang tulus dan mendalam. Nilai ini tak hanya terlihat dalam industri pariwisata, tetapi juga meresap dalam sistem birokrasi, transportasi publik, hingga urusan sepele seperti sambutan petugas supermarket. Omotenashi bukanlah pelayanan karena kewajiban atau demi imbalan, melainkan ekspresi keikhlasan dalam menghormati sesama manusia.

Bandingkan dengan di Indonesia, di mana pelayanan publik sering masih dibayangi oleh relasi kuasa, budaya paternalistik, atau bahkan persepsi ‘pelayan sebagai penguasa loket’. Ketika masyarakat Indonesia masih harus bersabar dengan antrian panjang dan mesin cetak antrian yang rusak di kantor pemerintahan, warga Jepang mengakses layanannya lewat gawai pribadi dengan hitungan menit.

Ada juga pelayanan di sini, tetapi itu merupakan tuntutan birokrasi. Pelayanan adalah beban tugas yang akan dinilai oleh atasan. Ia akan menjadi bahan untuk menentukan derajat kinerja seorang “pelayan”. Pelayanan ini beban.

Efeknya  menjadi beragam: menggerutu dan mempersulit. Banyak pegawai baik di pemerintahan (birokrat) maupun swasta yang tindakannya jauh dari nuansa pelayanan. Justru kita bisa dengan mudah mendengar keluhan dan ekspresi menggerutu ketika melakukan kerja pelayanan. Kadang juga tidak memberikan kemudahan. Kata orang, kalau masih bisa dipersulit, tidak perlu dipermudah begitu saja.

Politik kita nyungsep, menurut saya. Politik dalam praktik kenegaraan dan kemasyarakatan kita tak membawa substansi dan asas yang semestinya digunakan dan dikembangkan.

Kebijakan dan Politik sebagai Pelindung Pelayanan

Negara Jepang memosisikan pelayanan publik bukan sebagai beban fiskal, tetapi sebagai investasi politik dan moral. Pasca-Perang Dunia II, konstitusi Jepang mengukuhkan negara sebagai pelindung kesejahteraan warga. Sistem transportasi, jaminan sosial, pendidikan, hingga layanan bencana dijalankan dengan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tinggi.

Dalam perspektif Marxis, pelayanan publik di Jepang menunjukkan bentuk hegemoni negara yang berfungsi menstabilkan relasi sosial. Antonio Gramsci dalam Selections from the Prison Notebooks (1971), misalnya, menyebut bahwa negara modern mempertahankan kuasanya bukan hanya lewat dominasi, tetapi juga hegemoni budaya—yakni diterimanya nilai dan norma negara oleh rakyat  sebagai kebenaran bersama. Di Jepang, pelayanan publik yang luar biasa menjadi salah satu cara negara membentuk konsensus sosial, membuat rakyat merasa negara hadir dan peduli, tanpa harus melakukan represi.

Di sisi lain, Louis Althusser dalam gagasan Ideological State Apparatus (1970) menyebut pendidikan dan administrasi sebagai alat negara membentuk subjek yang taat dan produktif. Di Jepang, pelayanan yang sangat sistematis dan terukur juga membentuk warga yang disiplin, efisien, dan kolektif—dengan sedikit ruang untuk pembangkangan terhadap sistem yang sudah berjalan nyaris sempurna.

Pelayanan sebagai Gagasan Politik

Jauh dari sekadar teknokrasi, pelayanan di Jepang adalah perwujudan dari cita politik etis, yakni negara hadir untuk memfasilitasi kehidupan warga seoptimal mungkin. Inilah substansi demokrasi yang sebenarnya, yakni bukan hanya soal pemilu atau rotasi kekuasaan, tetapi menyentuh kualitas hidup sehari-hari.

Michel Foucault pada tahun 1975 mengeluarkan konsepsi tentang discipline and punish. Konsep ini kemudian marak dikembangkan menjadi konsep reward and punishment dalam logika perusahaan. Ia mengatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern mengalir melalui hal-hal kecil—pemetaan, statistik, kesehatan, dan pelayanan.

Jepang adalah contoh konkrit dari hal itu. Jepang menghadirkan negara sebagai pelayan. Negara hadir dalam kereta yang tepat waktu, dalam pengurusan dokumen yang selesai dalam satu hari, bahkan hanya dalam sikap pelayan yang membungkuk 45 derajat meski sekadar menyerahkan kembalian. Tulus, tidak sama dengan anak-anak HMI yang cium tangan dengan maksud senda gurau, apalagi para pekerja kelas rendah yang cium tangan kepada atasan untuk menjilat saja.

Bandingkan dengan Indonesia; Bukan Omotenashi tetapi Omon-omon

Di Indonesia, pelayanan publik masih menjadi bahan keluhan dan cemoohan. Meski ada perbaikan lewat sistem daring dan mal pelayanan publik, ketimpangan kualitas antara kota dan desa sangat mencolok. Contoh paling unik adalah ketika di Jepang petugas kereta meminta maaf lewat pengeras suara karena keterlambatan satu menit, sedangkan di Indonesia keterlambatan dua jam dianggap “masih wajar”.

Ironisnya, pelayanan sosial di Indonesia justru lebih mengandalkan modal sosial ketimbang sistem negara. Banyak warga merasa lebih cepat mengurus sesuatu “kalau kenal orang dalam,” sebuah praktik yang menunjukkan lemahnya negara dalam menyamaratakan akses terhadap pelayanan.

Tata kerja birokrasi tidak didesain dengan perencanaan yang baik berdasarkan napas pelayanan ini. Saya pernah mengamuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bekasi, karena kita dibiarkan mengantri sangat lama, hanya untuk memeriksa kelengkapan dokumen. Subhanallah: berapa banyak waktu yang terbuang dan tenaga yang digunakan seorang ibu tua, meninggalkan kediamannya belasan kilo meter, buat mengantri guna memeriksa kelengkapan dokumen?

Walhasil

Pelayanan publik bukan sekadar urusan teknis, tetapi urusan etis dan ideologis. Jepang menunjukkan bahwa pelayanan bisa menjadi inti dari filosofi politik modern—negara hadir dalam bentuk yang paling nyata dan fungsional. Bagi warga Indonesia, kekaguman terhadap pelayanan di Jepang semestinya bukan hanya pujian kosong, melainkan pemicu refleksi: bagaimana membangun pelayanan sebagai budaya, bukan sekadar proyek, dan mengubah “pelayan publik” dari julukan formal menjadi identitas moral.

Lebih lengkap dan inspiratif Shuichi Kato memberikan narasi yang baik dalam  A History of Japanese Literature: From the Manyoshu to Modern Times (1997), dan sekitar dua puluh tahun lalu Fumie Kumagai juga memberikan narasi tentang keluarga di Jepang. Inilah narasi tentang keluarga Jepang dan caranya menyesuaikan diri di tengah tekanan ekonomi, kebijakan negara, serta globalisasi, namun tetap mempertahankan unsur identitas budayanya; Families in Japan: Changes, Continuities, and Regional Variations (2014).

Walhasil, palayanan adalah bagian penting dan asas utama politik. Melalui konsep ini masyarakat akan mengatakan politik itu bersih, bukan kotor.

Kredit gambar: Kompasiana.com