Tiang dari sebuah negara adalah politik. Eksistensi sebuah negara, hanya bisa berlangsung jika ada proses politik di dalamnya. Negara dan politik adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.
Negara hanya bisa eksis dan teratur, jika ada prosesi dan aktifitas kepemimpinan. Prosesi dan aktifitas kepemimpinan itulah, masuknya ranah politik.
Karenanya, negara tanpa kepemimpinan, maka bukanlah sebuah negara. Ia tak lebih dari sebuah segerombolan geng manusia yang berkumpul dalam sebuah wilayah teritorial.
Artinya bahwa pemimpin, hanya bisa lahir dari adanya aktivitas politik yang menyertainya. Salah satu perwujudan bentuk praktisnya adalah melalui pemilihan pemimpin. Untuk di negeri ini, disebut dengan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah.
Dengan demikian, untuk menjadi pemimpin di negeri ini – dimana ia bertugas menjadi nakhoda dalam menjaga eksistensi negara-bangsa – mesti ada orang atau kelompok yang mengambil peran untuk berkiprah di dunia politik.
Ketika seseorang menginjakkan kaki dalam urusan politik itulah, seseorang disebut dengan politisi. Yaitu seseorang yang aktivitas kehidupannya melakukan kerja-kerja politik.
Politisi yang dianggap berhasil secara praktis adalah politisi yang mencapai kedudukan dalam kursi kepemimpinan, baik itu di kursi eksekutif, maupun di legislatif. Itulah ukuran keberhasilan bagi orang yang terlibat dalam politik praktis.
Dari politisi ini, dipercaya untuk dapat mengurus seluruh warga-rakyat yang ada di wilayahnya sebagai sebuah negara-bangsa. Sekali lagi seluruh, bukan sebagian warga-rakyat.
Artinya bahwa saat ia terpilih menjadi seorang pemimpin, yang awalnya ia berasal dari “kelompok politik” tertentu, maka ketika terpilih menjadi pemimpin, maka ia bukan lagi milik kelompok, tetapi sudah menjadi milik warga-rakyat-bangsa yang ada di wilayahnya (negeri-negara).
Dalam artian, ia sudah menjadi pemimpin sebuah negara-bangsa, bukan lagi pemimpin kelompok atau golongan tertentu. Saat ia mewakafkan dirinya menjadi milik negara, yang mengurusi hajat hidup seluruh warga negara, bahkan rela meninggalkan apa yang menjadi kepentingan dirinya dan kelompoknya, dari sinilah ia akan disebut sebagai sosok Negarawan. Sosok yang hanya dan mengutamakan kepentingan negara.
Jika diurai secara bertahap, kurang lebih alurnya,bahwa ketika seseorang mengurus dan berkecimpung dalam dunia politik, disebut dengan politisi. Politisi yang berhasil menduduki sebuah jabatan tertentu disebut dengan pemimpin.
Pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan negara, di atas kepentingan kelompok atau golongan, maka ia disebut dengan Negarawan.
Maka sejatinya, menjadi politisi sepertinya memiliki maqam setingkat lebih di atas dari pada menjadi warga biasa. Kok bisa? Karena ia sedang berniat untuk mengurus warga banyak, yaitu sedang berproses menjadi pemimpin.
Saat niatnya terwujud menjadi pemimpin, maka kedudukannya menjadi setingkat lebih di atas dari politisi. Kok bisa? Karena niatnya menjadi kenyataan. Ia menjadi pemimpin untuk mengurus hajat hidup warganya.
Saat ia menjadi pemimpin itulah, sekalipun ia berasal dari kelompok tertentu, maka sikap, perilaku dan kebijakannya, idealnya tak boleh hanya ditujukan menguntungkan dan memanjakan kelompok tertertentu. Pasalnya, ia sedang menjadi milik bersama. Bukan lagi milik kelompok.
Maka idealnya, pemimpin itu, yang sekalipun lahir dari seorang politisi, tetapi ketika berada di kursi kepemimpinan, ia kemudian menuju maqam berikutnya yaitu menjadi seorang Negarawan. Yaitu pemimpin yang memiliki sikap lebih mengutamakan hajat hidup orang banyak dari pada hajat hidup dirinya, keluarga, kelompok dan golongannya.
Ia awalnya masih berpikiran satu arah, lalu kemudian berpikiran multi arah. Ia awalnya bersikap parsial, lalu kemudian bersikap universal. Ia yang awalnya kental dengan warna politiknya, lalu menjadi cair dengan semua warna.
Ia yang awalnya terbayang-bayang dengan syahwat politik yang “memukul”, lalu membebaskannya menjadi nurani politik yang “merangkul”. Sosok pemimpin yang Negarawan adalah sosok pemimpin yang mengedepankan politik yang etis, bukan politik yang sinis.
Dengan begitu, maka ia akan beranjak ke maqam berikutnya. Dari seorang politisi, menjadi sosok yang negarawan.
Dari figur pemimpin yang negarawan inilah lahirnya sebuah negeri yang berperadaban. Bangunan negara-bangsa menjadi kokoh, karena yang tampak adalah kepentingan bersama. Menjadi pondasi awal untuk meraih generasi cerah puluhan tahun ke depan. Kepentingan rakyat banyaklah yang menjadi cita-cita. Bukan kepentingan sesaat bagi keluarga, kelompok dan golongannya.
Endingnya, pemimpin yang negarawan akan berakhir dengan husnul khotimah, karena ia mengakhiri kedudukannya tanpa cibiran dan pandangan picik. Apa sebab? Karena ia meninggalkan kursi “empuknya” dengan jejak yang lapang. Lapang untuk semua.
Apresiasi dan penghargaan akan datang dari rakyat yang dimpimpinnya. Dari kawan ataupun lawannya. Ia meletakkan dirinya sebagai orang sudah selesai dengan dirinya sendiri, lahir-batin.
Namun, jika ada pemimpin yang pikiran dan perilakunya masih berbasis keluarga, kelompok dan golongan, kebijakan-kebijakan yang dilahirkannya lebih karena kepentingan segelintir orang, sikap kepemimpinannya masih kental dengan pertimbangan politis, maka label pemimpin yang politis, masih melekat pada dirinya.
Pemimpin yang politis inilah yang tidak akan melahirkan kekuasaan yang bermartabat. Yang akan dilanggengkannya hanyalah kuasa yang tirani dan oligarkis. Bagaimana tidak, setiap yang berbeda dengannya akan dilibas dan dipukul mundur dengan kepalan kuasanya.
Dari pemimpin yang politis inilah, tidak akan terwujud sebuah negeri yang berperadaban. Ia tidak berpikir tentang wajah negeri puluhan tahun ke depan. Kebijakannya adalah kebijakan singkat. Selain singkat, juga tentang apa keuntungan politis yang diperolehnya bagi diri, keluarga, dan golongannya.
Maka tak heran, jika pemimpin yang politis itu, hanya memikirkan proses kepemimpinan lima tahun berikutnya. Sementara pemimpin yang negarawan, memikirkan generasi puluhan tahun ke depannya.
Pemimpin yang politis memandang kedudukannya untuk melanggengkan kekuasaannya. Sementara pemimpin yang negarawan memandang kedudukannya untuk membentuk peradaban.
Entah di negeri kita, antara politisi dan negarawan, yang mana surplus, yang mana deifisit.
Sepertinya kita kompak menjawab, bahwa kita terlalu kaya dengan politisi. Dan sangat miskin dengan figur yang negarawan. Wallahu a’lam.
Kredit gambar: https://tajdid.id/

Ketua KPU Bantaeng Periode 2018-2023


Leave a Reply