Indonesia: Lagu yang Tidak Lagi Seirama

Cinta Indonesia sering kali hanya terdengar dalam lagu. Ia begitu merdu ketika dinyanyikan dalam lagu “Tanah Airku Tak Kulupakan”, tetapi segera sirna dalam kenyataan sehari-hari. Kita merasa menjadi bangsa yang kuat hanya ketika lagu “Hening Cipta” diperdengarkan, seolah-olah kekuatan bangsa hanya lahir dari peringatan atas kematian, bukan dari keadilan hidup yang seharusnya dibangun.

Indonesia dikisahkan kaya raya dalam “Rayuan Pulau Kelapa”. Sayangnya, kekayaan itu hanya ada dalam lirik. Dalam kenyataan, tanah air dijual murah, sumber daya dikuras, dan rakyat hanya menjadi penonton. Kekayaan alam bukan untuk rakyat banyak, melainkan untuk segelintir pemegang kuasa.

Tanggal 25 Agustus menjadi ironi. Ia membantah syair “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Kita”, karena faktanya, satu nusa terpecah oleh kepentingan, satu bangsa disekat oleh ketimpangan, dan satu bahasa rakyat dibungkam dengan tuduhan makar. Lagu “Berkibarlah Benderaku” pun ikut dipermainkan: bendera memang masih berkibar, tetapi di atas tanah yang dikuasai ketidakadilan, di antara gedung-gedung yang hanya bisa dinikmati segelintir orang.

Realitas hari ini menunjukkan ketimpangan yang menghancurkan persatuan. Siapa pun yang berani melawan ditindas, dibungkam, bahkan dihabisi. Demokrasi yang dahulu menjadi kebanggaan bangsa, kini dipreteli sedikit demi sedikit. Suara rakyat—yang seharusnya menjadi sumber legitimasi tertinggi—justru difitnah, dicap sebagai makar.

Indonesia hari ini tampak seperti panggung sandiwara. Lagu-lagu kebangsaan terus dinyanyikan dengan khidmat, sementara makna dan amanatnya dilucuti oleh mereka yang memegang kuasa.

Agustus adalah bulan kemerdekaan bangsa. Namun setelah perayaan selesai—dimeriahkan dengan suka ria, joget-joget, dan pesta lagu kebanggaan—yang tersisa hanyalah kemunafikan. Para penikmat pajak rakyat jelata lupa bahwa kemewahan yang mereka nikmati bersumber dari uang rakyat. Uang yang seharusnya cukup untuk membeli beras hari ini, malah dipakai untuk menjaga citra di televisi dan media sosial. Mereka berbicara seolah pahlawan, berpose seolah penyelamat bangsa, padahal yang mereka lakukan hanyalah kebohongan yang dipoles dengan bangga.

Ketika rakyat marah karena kenaikan pajak yang mencekik, aparat—yang seharusnya menjadi pengayom—justru melindas seorang anak muda yang sedang mencari nafkah. Lebih menjijikkan lagi, penguasa dengan mudah berkata “maaf”, seolah air mata seorang ibu akan kering hanya karena diberi rumah sebagai cenderamata. Padahal duka itu masih berdarah, kemarahan itu masih memuncak. Namun, suara rakyat kembali disalahkan: katanya rakyat tidak ingin berdialog dengan damai.

Mereka lupa, atau memang sudah tidak tahu malu. Permintaan diskusi rakyat telah dilayangkan berhari-hari. Tetapi ketololan para wakil rakyat menjadikan bangsa ini bahan tertawaan. Bahkan seorang cucu pendiri bangsa mengundang rakyat untuk masuk ke DPR dengan klaim “pintu terbuka”. Nyatanya, dinding pembatas dilapisi oli agar rakyat tergelincir.

Katanya Agustus adalah hari lahirnya bangsa merdeka: Sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Nyatanya, yang kita terima hanyalah prank. Kemerdekaan itu ternyata hoaks, dan seharusnya membuat jenderal-jenderal malu. Alih-alih menjaga rakyat, mereka justru sibuk menyiapkan aparat bersenjata. Untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa, atau untuk menembak rakyatnya sendiri?

Sementara itu, janji konstitusi untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” tidak pernah dijalankan. Rakyat dipaksa belajar sendiri, berjuang sendiri, lapar sendiri. Dan ketika akhirnya rakyat mampu berpikir kritis setelah bertahan sekian lama, kemarahan itu malah dicap sebagai makar. Padahal, makar itu lahir dari keserakahan penguasa dan kebodohan para wakil rakyat sendiri.

Di tengah situasi ini, ada pula tokoh yang mencoba mengambil citra baik dengan gaya blusukan. Namun kenyataannya, rakyat masih saja ditemukan dengan perut kosong, bahkan tubuh yang dipenuhi cacing. Ironi ini mengingatkan pada gaya politik lama: rakyat hanya dijadikan pajangan, sementara penderitaan mereka tetap dipelihara.

Wakil rakyat telah berkuasa bertahun-tahun. Mereka membodohi rakyat bukan sehari, bukan dua hari, melainkan puluhan tahun lamanya. Menculik hak rakyat sudah menjadi pekerjaan rutin, bagian dari napas politik mereka.

Namun, ketika rakyat marah, baru saja beberapa suara lantang terdengar, sebagian dari mereka langsung kabur. Ada yang mengancam dengan nada arogan, ada yang sok jagoan menantang, dan ada pula yang buru-buru mengundurkan diri demi menyelamatkan muka.

Bayangkan jika kondisi ini dibalik. Kami—rakyat—menyuarakan hak bertahun-tahun lamanya, dan kalian hanya kehilangan hak kalian selama dua hari. Apakah kalian akan tetap berdiri bersama kami? Atau justru kalian akan berteriak bahwa semua ini hanyalah pencitraan?

Soal pencitraan pemimpin kita—yang katanya paling muda, paling jago, paling hebat—nyatanya juga paling bobrok. Kenapa demikian? Coba pikirkan.

Seorang pemimpin tertinggi di salah satu kabupaten hadir sebagai saksi dalam kasus upah buruh yang dihilangkan. Pimpinan aparat yang paling tinggi pun ikut bersumpah di bawah langit. Pemilik keuntungan terbesar juga membubuhkan tanda bukti persetujuan. Semuanya sudah jelas, hitam di atas putih.

Namun, dengan kesadaran penuh, dengan bahu yang melebar, senyum yang merekah, dan joget ria di panggung pesta, isi perjanjian itu justru diabaikan. Bukankah pengkhianatan terhadap perjanjian bersama inilah yang menjadi pemicu utama makar?

Tak usah jauh mencari pelaku makar. Siapa yang mengabaikan hak rakyat, hak buruh, dialah pengkhianat sejati bangsa. Dan tanpa pengkhianatan seperti ini, rakyat tidak akan pernah dituduh makar, tidak akan pernah dianggap musuh negara.

Maka ironis sekali ketika seorang pemimpin—yang katanya paling cinta rakyat, paling pejuang, bahkan dielu-elukan sebagai pahlawan—malah memberikan perintah tindak tegas kepada demonstran yang disebut “anarkis”. Padahal yang anarkis sejati adalah penguasa yang mengkhianati perjanjian dan merampas hak rakyatnya sendiri.

Kredit gambar: Tempo.co.