Tatanan yang Goyah oleh yang tak Terhitung

Pemerintah Pusat, baik eksekutif maupun legislatif, tampaknya telah sampai pada titik di mana mereka harus menatap cermin. Kerusuhan yang merebak di berbagai daerah bukan sekadar kebetulan. Ia adalah kulminasi dari kemarahan yang telah lama terpendam. Ia adalah gelombang yang sepertinya sulit dibendung, terutama setelah tewasnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, yang dilindas barakuda Brimob.

Setelah kematian pemuda 21 tahun itu, demonstrasi menyebar seperti api di rumput kering: Di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Medan, di berbagai tempat lainnya, dan menyisakan kerusakan di mana-mana. Di Makassar, mungkin adalah gelombang dengan ekses paling parah. Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel hangus terbakar. Tiga nyawa melayang, salah satunya teman baik saya. Itu membuat saya ikut merasa terpukul.

Kita boleh kecewa atas kerusuhan yang terjadi, namun kita juga tak bisa terus berpura-pura seolah kebijakan berjalan mulus dan etika para pejabat tanpa cela. Pajak naik di sana-sini, tunjangan DPR hendak dinaikkan juga di tengah efisiensi anggaran, cara komunikasi pejabat kadang menusuk perasaan publik, sementara kasus korupsi terus bermunculan. Semua itu seperti retakan di fondasi rumah yang mulai goyah.

Kondisi pemerintahan yang karut marut itu tak akan pulih hanya dengan kata-kata. Deretan permintaan maaf pada Affan Kurniawan dan belasungkawa bagi mereka yang menjadi korban dalam kerusuhan ini hanyalah pengobat sementara. Pemerintah harus tampil nyata untuk memperbaiki semuanya, dan para eksekutif yang menjadi sasaran amuk massa harus membuka diri ke publik untuk menunjukkan bahwa mereka hadir dan bertanggung jawab.

Sebab, gelombang amarah saat ini bisa memicu perubahan yang tak terduga. Dan mungkin, semuanya bermula dari kematian Affan Kurniawan—seorang sosok yang tak terhitung dalam tatanan, namun berpotensi menyalakan gerakan kolektif yang tak disangka-sangka. Sejarah mengingatkan, ada saat ketika satu nyawa rakyat kecil yang dipatahkan negara bisa mengguncang sebuah rezim.

Saya lantas teringat pada Mohamed Bouazizi, pemuda dari Sidi Bouzid, Tunisia. Ia bukan tokoh besar: sosok yang tak dikenal. Ia hanya seorang penjual buah di pasar demi mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi di dalam jiwanya, seperti jiwa manusia lain, melekat martabat dan hak. Dan martabat itu bisa tercabik bila negara hadir hanya sebagai entitas yang menindas.

Kisah itu masih hangat di ingatan. Ia kerap menjadi korban aparat penegak hukum: didenda tanpa alasan, hasil panen dan timbangannya disita, dan diperlakukan kasar hingga martabatnya tercabik, yang membuatnya merasa terhina. Ia kemudian menuntut agar buah dan timbangannya dikembalikan. Tapi pintu ditutup. Audiensi dengan gubernur pun ditolak.

Maka, di luar gerbang gedung gubernuran, ia menuang cairan pengencer cat ke tubuhnya. Api menyala. Bouazizi terbakar, hingga lebih 90 persen tubuhnya luka. Ia wafat pada 4 Januari 2011. Kematiannya yang tragis itu seketika memicu gelombang ptotes. Rakyat turun ke jalan, menuntut akhir dari rezim yang berkuasa 23 tahun: Zine El Abidine Ben Ali.

Kita tahu negeri itu selama puluhan tahun berada dalam cengkeraman otoritarianisme. Pengangguran tinggi, harga pangan melambung, korupsi dan nepotisme menjalar di mana-mana, kebebasan berpendapat dibungkam. Puncaknya datang setelah pedagang itu wafat. Protes meledak dan begitu masif tersebar di dunia maya, yang sulit dibungkam oleh kediktatoran.

Facebook, Twitter, dan blog Lina Ben Mhenni—aktivis perempuan yang aktif menyebarkan informasi tanpa sensor mengenai kondisi Tunisia—menjadi jalur sebaran berita dan kemarahan. Dari sana, massa berdatangan. Ratusan orang berkumpul di depan kantor gubernur, dan gelombang itu cepat meluas ke kota-kota lain.

Tapi kita tahu, protes itu tak mudah. Pemerintah merespons dengan kekerasan. Media dibungkam. Demonstran dihantam dengan peluru tajam, gas air mata, dan penangkapan massal. Ratusan orang tewas. Tapi yang mati bukanlah semangat itu. Justru protes semakin membesar. Akhirnya, Zine El Abidine Ben Ali, yang 23 tahun berkuasa, meninggalkan negerinya. Ia lari ke Arab Saudi bersama keluarganya.

Kepergiannya menandai runtuhnya sebuah rezim diktator. Setelah itu, Tunisia mencatatkan sejarah: untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilu dan menyusun konstitusi yang demokratis. Gerakan perubahan itu kemudian diberi nama yang amat puitis: Revolusi Melati. Yang menakjubkan, revolusi itu lahir dari penderitaan seseorang yang tak terhitung dan terpinggirkan dalam sistem.

Pemerintah Indonesia seharusnya menyadari potensi itu—bahwa kemarahan rakyat yang muncul ketika pemuda tewas di tangan alat represif negara, tak bisa lagi dianggap remeh. Berharap melalui peristiwa yang menimpa Affan Kurniawan, pemerintah bisa mawas diri dan memperbaiki yang cacat dalam sistemnya. Sebab yang cacat itu seiring waktu kian sulit disembunyikan.

Kita tak ingin negara ini jatuh ke dalam kekacauan. Tapi jika yang retak itu tetap dibiarkan, bisa menjadi bahan bakar yang, tanpa kita sadari, menunggu saatnya meledak. Suatu hari—entah kapan—orang-orang yang selama ini tak terhitung, tak dianggap, bahkan dilupakan, bisa tiba-tiba muncul sebagai subjek politik yang mengguncang tatanan. Itulah yang disebut Alain Badiou sebagai event (peristiwa).

Negara bisa saja menampilkan tatanan yang tampak stabil, wajar, dan terkendali. Namun, di balik wajah itu, ada kekosongan—atau, dalam istilah Badiou, multipel inkonsisten. Kekosongan adalah celah yang menunjukkan bahwa di balik kesatuan yang terlihat, selalu ada sesuatu yang tak bisa dihitung: bagian masyarakat yang disingkirkan dan tidak diakui.

Peristiwa adalah momen ketika kekosongan itu menampakkan diri. Ia membelah tatanan yang mapan, membuka jalan bagi sesuatu yang baru. Di saat itulah yang tersingkir, yang sebelumnya tak terhitung, mendadak muncul ke permukaan. Kemunculan mereka mengguncang yang dominan atas nama kesetiaan pada peristiwa: keyakinan bahwa dunia lain mungkin ada. Mungkin sebuah pandangan dunia baru, sistem sosial baru, atau sebuah kebenaran baru.

Ini seperti yang terjadi pada Revolusi Melati di Tunisia. Meski dipicu oleh satu individu yang tak terhitung dan terpinggirkan, ia membuka ruang bagi peristiwa muncul sebagai gerakan politik, yang mengundang hadirnya kolektivitas rakyat untuk mengubah tatanan. Inilah yang disebut Badiou sebagai réunion—pertemuan, berkumpul—sebuah metonimi lokal dari keberadaannya yang intrinsik kolektif, dan karenanya bersifat universal.

Sebab kata Badiou, peristiwa bersifat politis hanya jika materinya kolektif. Istilah “kolektif” di sini tidak dimaksudkan sebagai hitungan jumlah orang, namun dalam pengertiannya yang ontologis: menjadi wahana yang secara virtual memanggil semua orang sekaligus. Komune Paris 1871 adalah contoh yang selalu diangkat Badiou untuk menunjukkan bagaimana peristiwa bekerja.

Dalam Komune Paris, para pekerja yang sebelumnya nyaris tak dianggap sebagai figur politik tiba-tiba tampil sebagai subjek utama. Sebelum 1871, hampir semua gerakan rakyat dan buruh berakhir dengan pola serupa: rakyat bangkit, lalu buah perjuangan mereka diambil alih oleh politisi parlementer. Tetapi Komune Paris berbeda. Untuk pertama kalinya, rakyat menolak menyerahkan hasil perjuangan kepada partai atau parlemen.

Mereka memutuskan untuk mengurus urusan publik dengan tangan mereka sendiri, bukan melalui wakil-wakil parlementer. Inilah yang oleh Badiou disebut politik kebenaran: ketika rakyat memimpin tanpa perantara kaum parlementer. Dari sinilah sesuatu yang baru lahir: politik egaliter yang otonom dari negara maupun partai.

Tak menutup kemungkinan, di Indonesia, peristiwa politik—seperti yang dibilangkan Badiou—juga membuncah di tengah kemarahan orang-orang yang selama ini tak terhitung dan terpinggirkan. Potensi itu terlihat jelas dari situasi mencekam saat ini. Namun, tentu saja, kita tak bisa tergesa-gesa menyebutnya sebagai peristiwa dalam pengertian Badiou.

Bisa jadi ia hanyalah gelombang emosi sesaat, atau rekayasa yang disengaja demi kepentingan politik tertentu, yang akhirnya menguap begitu saja. Sebab, peristiwa baru teraktual jika ia tak lagi sekadar insiden; ketika ia mampu menggerakkan subjek untuk setia padanya, membentuk kolektivitas, dan menyingkap kemungkinan yang sebelumnya tersembunyi, yang tak pernah terpikirkan dalam tatanan lama.

Tapi bukan berarti mustahil. Peristiwa bisa hadir secara tak terduga, atau menunggu di hari-hari yang akan datang. Peristiwa seperti “sobekan” dalam kain realitas, tiba-tiba muncul dan mengagetkan. Pun, peristiwa selalu bergerak dalam kerangka futur antérieur. Ia tak pernah sepenuhnya ada di masa kini. Ia selalu “telah terjadi” atau “akan terjadi”, tergantung bagaimana ia disambut: bagaimana subjek setia pada peristiwa itu.