Bantaeng dan Banjir yang tak Lagi Mengejutkan

Hujan deras semalaman mengguyur Bantaeng. Dan seperti yang sudah-sudah, pagi harinya bukan hanya air yang menggenang, tapi juga kabar banjir kembali datang. Di media sosial, tak ada lagi nada terkejut. Banjir di Bantaeng kini sudah seperti musim, datang teratur tanpa perlu diundang, tapi tak kunjung ditangani akar masalahnya.

Seperti biasa. Foto-foto gotong royong dibagikan, saluran drainase dikorek lagi, bantuan logistik disalurkan. Namun, semua ini tak lebih dari mengepel lantai rumah yang atapnya bocor parah. Air akan tetap masuk, hanya soal waktu sebelum genangan berikutnya datang.

Kita terlalu sibuk di hilir, tapi terus abai pada hulu. Kita sibuk mengeruk lumpur, tapi tak menyentuh akar persoalan, yakni tata ruang yang kacau, tutupan hutan yang menyusut, dan proyek pembangunan yang membungkam daya dukung lingkungan. Padahal, kita tak kekurangan peringatan. Kita pernah mengalami banjir besar yang dampaknya jauh lebih luas. Namun, pelajaran itu tampaknya belum sungguh-sungguh diingat.

Banjir besar pada Juni 2020 seharusnya menjadi titik balik. Saat itu, Balang Institute melakukan kajian sederhana dan menyimpulkan bahwa banjir di Bantaeng bukan hanya soal cuaca ekstrem, tapi soal ekosistem yang rusak dan tata ruang yang diabaikan. Sekitar 197 hektar wilayah terendam, ribuan warga terdampak.

Dalam catatannya, Balang Institute menyoroti alih fungsi lahan di wilayah hulu, menyempitnya sempadan sungai di bagian hilir, dan lemahnya penegakan aturan tata ruang. “Kita menyalahkan air yang meluap, padahal kita sendiri yang menutup jalurnya,” tulis laporan itu.

Lima tahun berselang, pemerintah akhirnya melibatkan ahli dari Universitas Hasanuddin (UNHAS). Berdasarkan publikasi di beberapa media, pada Juni 2025 tim akademisi UNHAS melakukan studi teknis dan memetakan tiga anak sungai besar yang menjadi penyebab utama luapan air di kawasan kota Bantaeng.

Mereka merumuskan rencana normalisasi, pelebaran saluran, serta intervensi darurat di titik-titik kritis seperti Garegea, Jalan Bakri, dan Pasar Baru. Pemerintah menyambut temuan ini dengan menginstruksikan pembersihan drainase di beberapa lokasi.

Namun, tak lama berselang, hujan kembali mengguyur, dan banjir pun datang lagi. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa lebih dari sekadar tindak lanjut jangka pendek, yang dibutuhkan adalah jaminan bahwa hasil kajian tersebut benar-benar dijadikan acuan dalam arah kebijakan pembangunan ke depan, sebagaimana tujuan awal dilibatkannya UNHAS dalam memahami dan menangani persoalan banjir di Bantaeng.

Bagaimana banjir terjadi?

Air hujan adalah bagian dari siklus yang seharusnya seimbang. Ketika jatuh ke bumi, ia punya tiga pilihan, meresap ke dalam tanah, tertahan karena tutupan lahan yang baik, atau mengalir menjadi air  permukaan. Tapi semua itu hanya mungkin jika tanah masih memiliki pori-pori terbuka untuk menyerap air, dan hutan masih ada untuk menahan laju hujan dengan akar dan kanopinya.

Seperti ditunjukkan dalam sejumlah studi, tanah berhutan hanya menghasilkan 10–20% limpasan permukaan, sedangkan lahan terbuka bisa melepaskan hingga 90% air hujan langsung ke sungai. Artinya, lahan tanpa pohon bisa sembilan kali lebih besar membuang air ke sungai, dan alirannya puluhan kali lebih cepat. Tak heran banjir jauh lebih mudah terjadi.

Banjir Bantaeng yang setiap tahun datang dua tiga kali dan merendam kota seperti Garegea, Lorong Sunyi, dan Pasar Baru merupakan wilayah hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Tangnga. DAS adalah wilayah daratan tempat semua air hujan yang jatuh akan mengalir ke satu sungai utama.

Air bisa berasal dari hujan yang jatuh di kebun, sawah, hutan, jalan raya, hingga atap rumah, semuanya akan mengalir menuju sungai, baik secara langsung maupun melalui anak-anak sungai. DAS dibatasi secara alami oleh punggung bukit. Air hujan yang jatuh di satu sisi bukit akan mengalir ke satu sungai, dan yang jatuh di sisi bukit lainnya akan mengalir ke sungai yang berbeda. Itulah mengapa bentuk DAS seperti mangkuk raksasa, punggung bukit adalah pinggirannya.

DAS Tangnga memiliki luas sekitar 9.798 hektare dan mencakup wilayah di Kecamatan Ulu Ere, Sinoa, Bissappu, serta sebagian wilayah Kabupaten Bantaeng. Jika ditelusuri ke wilayah hulu dan tengah, terdapat 11 desa/kelurahan yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Ulu Ere, Bantaeng, Eremerasa, dan Sinoa. Kesebelas desa/kelurahan tersebut antara lain Bonto Lojong, Bonto Marannu, Bonto Tangnga, Kayu Loe, Onto, Bonto Bulaeng, Bonto Karaeng, Bonto Maccini, Mappilawing, Pa’bentengang, dan Pa’bumbungang.

Secara topografis, wilayah ini didominasi oleh lereng curam hingga sangat curam, dengan kemiringan antara 15–25 persen dan bahkan mencapai 25–45 persen di beberapa titik. Kondisi ini menyebabkan air hujan mengalir lebih cepat ke arah sungai, terutama jika tutupan lahannya rendah. Tutupan lahan yang minim mempercepat limpasan permukaan dan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Akibatnya, fungsi penting DAS sebagai pengatur dan penyerap air menjadi terganggu.

Yang tidak bisa diabaikan adalah, di wilayah hulu alih fungsi lahan dari hutan ke lahan pertanian semakin massif.  Sehingga cura hujan yang tinggi mengakibatkan air hujan lebih banyak jadi air permukaan, menuruni bukit, menyapu tanah, lalu masuk ke sungai yang telah menyempit dan dangkal. Sungai tak sanggup menampung, air pun meluap. Kita menyebutnya bencana, padahal yang rusak adalah mekanisme alami yang dulu melindungi kita.

Degradasi lingkungan dan bencana berulang

Menurut catatan WALHI Sulsel, wilayah tutupan hutan di Sulawesi Selatan kini tinggal sekitar 29,7 %, dan 72,6 % dari 139 DAS tergolong kritis, yang artinya telah kehilangan kemampuan ekologi untuk menahan aliran air hujan. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor meningkat enam kali lipat, dari 54 kasus pada 2014 menjadi 362 kasus pada 2024. Ini menunjukkan korelasi jelas antara penurunan tutupan hutan tak hanya merusak ekosistem, tetapi juga secara langsung memperkuat bencana hidrologis seperti yang terjadi berulang di Bantaeng.

Kita seperti hidup dalam eksperimen berulang, di mana banjir dijadikan uji coba tahunan. Pemerintah menguji daya tahan drainase. Warga menguji kesabaran. Pedagang menguji sisa modal. Tapi ujian ini tak pernah menghasilkan pembelajaran.

Bencana ekologis ini terus datang, dan kerugian demi kerugian terus menimpa, bahkan korban jiwa. Sampai kapan? Sampai semua tergenang? Sampai kita hanya bisa bilang, “Yang penting tidak separah tahun lalu”? Mungkin benar, di Bantaeng kita tidak tinggal bersama air, kita tinggal bersama lupa.